Cyberthreat.id – Otoritas perlindungan data Italia dan Turki mempertanyakan kebijakan privasi terbaru WhatsApp yang bakal diterapkan mulai 8 Februari 2021.

Seperti dikutip dari Reuters, Kamis (14 Januari 2021), Otoritas Italia mengatakan, perubahan kebijakan privasi masih membingungkan bagi pengguna sehingga menyulitkan untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau membatalkan permintaan dari WhatsApp.

Mulai pekan lalu, platform pesan daring terpopuler di Italia dan dunia tersebut mengirimkan notifikasi kepada penggunanya. Intinya, pengguna dipaksa untuk menyetujui kebijakan privasi itu atau hapus akun WhatsApp—artinya tidak bisa memakai lagi layanan setelah 8 Februari.

Pada 4 Januari lalu, WhatsApp menyatakan bahwa perusahaan berhak untuk membagikan beberapa data, termasuk lokasi dan nomor telepon kepada Facebook Inc dan grup perusahaan lain, seperti Instagram dan Messenger.

Gara-gara itu, sejak pekan lalu, para pengguna WhatsApp bermigrasi ke pesaingnya, Signal dan Telegram.

Menurut Otoritas Italia, tidak mungkin semua pengguna WhatsApp memahami perubahan-perubahan kebijakan privasi yang diumumkan itu atau bagaimana data diperlakukan setelah batas waktu persetujuan.

Oleh karenanya, pihaknya akan mencermati bagaimana disclaimer kebijakan WhatsApp untuk menilai apakah sesuai dengan aturan data privasi atau tidak.

Ia juga mengatakan telah membawa masalah ini ke Dewan Perlindungan Data Eropa (EDPB).

Otoritas Turki juga mempertanyakan hal yang serupa dengan Italia. Dalam pernyataannya, Senin (11 Januari), Dewan Persaingan Turki mengatakan, WhatsApp harus menunda dulu penerapan kebijakan privasi baru hingga penyelidikan lembaganya selesai.

“Dewan Persaingan telah membuka penyelidikan terhadap Facebook dan WhatsApp,” tulis pernyataan mereka.

Seorang juru bicara WhatsApp mengatakan sedang menyelidiki posisi otoritas terkait dengan disclaimer kebijakan privasi yang diperbarui.

"Kami ingin memperjelas bahwa perubahan…tidak mempengaruhi privasi pesan yang dikirimkan dengan teman atau kerabat ... pembaruan membuat cara kami mengumpulkan dan menggunakan data lebih transparan," katanya.

Selain di Turki dan Italia, WhatsApp juga menghadapi penolakan di India. Pewakilan pengguna pun telah mengajukan petisi yang diajukan ke pengadilan tinggi New Delhi. (Baca: Imbas Kebijakan Privasi Terbaru, Pengguna WhatsApp di India Ajukan Petisi ke Pengadilan Tinggi)

Sebelumnya, WhatsApp juga menegaskan bahwa perusahaan tidak akan mengumpulkan data penggunanya di Uni Eropa.[] (Baca: Beruntungnya Uni Eropa dan Inggris, Facebook Tak Bisa Paksa Pengguna WhatsApp Berbagi Data: Itulah Pentingnya UU PDP!