Cyberthreat.id – Pakar keamanan siber Lembaga Riset Siber Indonesia Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan China di bidang keamanan internet dan teknologi adalah langkah yang tepat selama saling menguntungkan.

Terlebih, China saat ini diakui sebagai salah satu negara terdepan mengembangkan jaringan 5G melalui sejumlah perusahaan teknologinya, salah satunya Huawei.

Yang perlu diperhatikan dalam kerja sama tersebut, Pratama menegaskan, ancaman dari pencurian data.

Jangan sampai teknologi yang didapat dari China, baik itu melalui jalur hibah atau transfer teknologi, "Malah menyebabkan Indonesia ketergantungan dan membuat data penting milik masyarakat terbaca dan disimpan di China,” ujar Pratama saat dihubungi Cyberthreat.id, Rabu (13 Januari 2021).

"Hal itu harus jadi perhatian serius oleh pemerintah kita," Pratama menambahkan.

China dan Indonesia telah meneken nota kesepahaman (MoU) tentang pengembangan kapasitas keamanan internet dan kerja sama teknologi. Perjanjian tersebut dilakukan Menteri Luar Negeri China Wang Yi saat kunjungan ke Indonesia pada Selasa-Rabu (12-13 Januari) yang ditemui oleh Menlu RI Retno LP Marsudi dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Baca: China-Indonesia Teken Kerja Sama Keamanan Internet)

Detail perjanjian

Pratama mewanti-wanti agar pejabat yang menyusun perjanjian kerja sama itu memahami betul baik dari sisi teknis maupun regulasi agar Indonesia tak dirugikan.

Selain itu, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah harus segera mengebut pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Kerja sama teknologi sebetulnya telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan China, hanya bentuknya perjanjian antara pemerintah dan perusahaan.

Pada Desember 2020, kata Pratama, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Huawei untuk pengembangan infrastruktur 5G.

"Prinsipnya Indonesia harus bisa bersikap netral karena pasti ada tekanan dari AS. Sebagai negara berdaulat Indonesia tentu bebas bekerja sama dengan siapa pun asal menguntungkan rakyat," ujar Pratama.

"Kan tidak lucu satu sisi kerja sama dengan China dirugikan. Di sisi lain mendapatkan tekanan dari AS dan sekutunya. Jadi, rugi yang didapat rakyat bisa berkali-kali lipat," kata dia.

"Imbas politik dengan AS dan sekutu mungkin sudah dipikirkan lebih jauh oleh pemerintah. Intinya ambil keuntungan dari setiap negara yang mau bekerja sama dengan kita, namun tetap waspada."

Pratama menuturkan, tentu China sangat berharap bahwa kerja sama itu bisa membuka pasar baru di Asia Tenggara karena di waktu bersamaan, perusahaan-perusahaan China, salah satunya Huawei, dicekal di beberapa negara Uni Eropa. Artinya pasar Asia Tenggara ini dianggap bisa menyelematkan sisi bisnis global China.

Yang disampaikan Pratama senada dengan analis senior China di bidang teknologi, Mo Jihua kepada Global Times yang mengatakan, kerja sama tersebut adalah salah satu “serangan balik” pemerintah China kepada AS yang selama ini menekan perusahaan-perusahaan China.

Ma menilai dengan kerja sama antarpemerintah, perusahaan China bisa lebih mudah ekspansi pasar, terlebih Indonesia ialah negara dengan pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Lantas, apa yang didapat Indonesia?

Pratama mengharapkan ada percepatan pembangunan infrastruktur jaringan internet, terlebih Indonesia sudah punya backbone internet yaitu Palapa Ring.

Dengan ditambah teknologi 5G Huawei, kata dia, hal itu bisa mempercepat pembangunan infrastruktur 5G di Tanah Air. Ia mencontohkan, bagaimana China membangun Shenzen sebagai salah satu kota yang mengaplikasikan teknologi 5G dengan baik.

Sementara itu, Pakar TI Onno W Purbo mengatakan, tidak masalah Indonesia bekerja sama dengan China. Terpenting, kata dia, Indonesia harus tetap mandiri. "Mudah-mudahan kerja sama dengan China ini bukan langkah yang salah," ujar Onno.

Ia mengingatkan Indonesia tidak boleh terus menggantungkan diri pada produk dari luar negeri. Saatnya, Indonesia harus memperkuat pertahanan dan kedaulatan negara dari sisi peralatan teknologi dan kemampuan SDM yang melek teknologi.

"Kita boleh bekerja sama, tetapi jangan bergantung pada negara lain, termasuk AS, Eropa, dan juga China. Indonesia mencoba mandiri dengan minimal memproduksi teknologinya sendiri," ujar Onno.[]

Redaktur: Andi Nugroho