Cyberthreaat.id - Menyusul kontroversi terkait pembaruan kebijakan WhatsApp yang memaksa pengguna menyetujui perusahaan berbagi data dengan perusahaan lain di bawah Facebook, pemerintah dan warga Turki ramai-ramai berpindah aplikasi.

Laporan Aljazeera awal pekan ini menyebutkan, kantor media Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa pihaknya bergenti menggunakan WhatsApp setelah kebijakan baru itu. Sebagai gantinya, mereka beralih ke BiP, aplikasi milik perusahaan komunikasi Turki, Turkcell.

BiP sendiri dilaporkan telah memperoleh lebih dari 1,12 juta pengguna baru hanya dalam 24 jam, dengan lebih dari 53 juta pengguna di seluruh dunia.

Sebelumnya, pada Sabtu lalu (9 Januari 2021) Kepala Kantor Transformasi Digital Kepresidenan Turki, Ali Taha Koc, mengkritik persyaratan layanan baru WhatsApp, yang mengecualikan aturan itu untuk pengguna di Inggris Raya dan Uni Eropa.

Menurutnya, perbedaan perlakuan oleh WhatsApp untuk pengguna di Inggris dan Uni Eropa tidak dapat diterima.

“Seperti yang telah kami kutip dalam Pedoman Keamanan Informasi dan Komunikasi, aplikasi yang berasal dari asing menanggung risiko signifikan terkait keamanan data,” tulis Koc di akun Twitter peibadinya.

Itu sebabnya, kata Koc, Turki perlu melindungi data digital dengan perangkat lunak lokal dan nasional, serta mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan negaranya. “Jangan lupa bahwa data Turki akan tetap ada di Turki berkat solusi lokal dan nasional,” tutur Koc.

Sementara itu, Reuters melaporkan pada hari Selasa kemari bahwa lembaga persaingan usaha Turki (Turkish Competition Board) menyatakan telah memulai  penyelidikan terhadap WhatsApp dan Facebook.

"Badan persaingan usaha sudah mengadakan penyelidikan terhadap Facebook dan WhatsApp dan menangguhkan permintaan untuk membagikan data WhatsApp," kata lembaga itu. 

Merespon pernyataan lembaga itu,  juru bicara WhatsApp membantah bahwa pembaruan layanannya akan memengaruhi privasi pada platform, dan menambahkan bahwa perusahaan tetap berkomitmen untuk "memberikan komunikasi yang aman dan pribadi untuk semua orang".

Turki selama ini memang bersikap keras terhadap perusahaan teknologi raksasa dari luar negaranya, termasuk mewajibkan mereka menyimpan data pengguna di Turki.Pada Desember 2020 lalu, Turki mendenda Youtube sebesar 30 juta lira (setara US$ 3,8 juta atau Rp54 miliar) lantaran tidak menunjuk perwakilan lokal. Setelah denda dijatuhkan, Youtube mengumumkan segera "memulai proses penunnjukan badan hukum perwakilan lokal sesuai dengan hukum, tanpa mengorbankan nilai-nilai kami." (Lihat: Setelah Didenda Rp 54 Miliar, YouTube Akhirnya Buka Perwakilan Lokal di Turki)

Selain Turki, Pakistan juga telah mengumumkan akan mengembangkan aplikasi perpesanan sendiri terkait kontroversi WhatsApp.

Menteri Teknologi Informasi Pakistan Amin-ul-Haq mengatakan aplikasi perpesanan yang akan dikembangkan pemerintah Pakistan mencakup semua fitur komunikasi modern termasuk pesan, panggilan suara dan  video. (Baca: Kontroversi WhatsApp, Pakistan Umumkan Kembangkan Aplikasi Pesan Sendiri).

Seperti diketahui, kebijakan baru WhatsApp yang memaksa pengguna menyetujui perusahaan berbagi data pengguna dengan perusahaan lain di bawah Facebook, telah menuai protes di seantero bumi. Meskipun kemudian WhatsApp mencoba mengklarifikasi kebijakan barunya dengan mengatakan bahwa data pribadi pengguna tetap dilindungi, namun orang-orang tetap mempertanyakan mengapa perusahaan harus memaksa pengguna menyetujui datanya dibagikan tanpa menyediakan opsi lain, bahkan menyarankan menghapus aplikasi jika tidak setuju dengan kebijakan baru itu.

Pengguna yang marah kemudian beralih ke aplikasi lain yang dinilai lebih peduli pada perlindungan data pengguna. Aplikasi perpesanan Signal dan Telegram mengalami lonjakan unduhan di banyak negara.[]