Cyberthreat.id – Imbas perubahan kebijakan privasi WhatsApp yang bakal diterapkan per 8 Februari 2021 membuat sebagian orang bermigrasi ke platform pesan daring lainnya.

Platform pesan daring yang paling diminati saat ini yaitu Signal dan Telegram.

Keduanya mengalami lonjakan signifikan selama pekan lalu setelah WhatsApp memberitahu bahwa data pengguna akan dibagikan kepada induk perusahaannya Facebook dan grup perusahaan lain.

Tak ada opsi untuk membatalkan kebijakan itu. Pengguna harus setuju atau silakan hapus akun—artinya pengguna tidak lagi bisa memakai WhatsApp.

Di lingkup lembaga pemerintah Indonesia, WhatsApp selama ini populer dipakai para pegawainya untuk koordinasi terkait pekerjaan. Namun, sejak kebijakan privasi WhatsApp berubah, sebagian lembaga akhirnya mempertimbangkan untuk pindah aplikasi lain.

Ada lembaga yang langsung memerintahkan pindah layanan komunikasi, ada pula yang masih menunggu arahan.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ketika ditanya Cyberthreat.id menjawab, sejauh ini belum ada arahan resmi secara kelembagaan agar komunikasi internal beralih ke platform selain WhatsApp.

Sementara Ombudsman Republik Indonesia pekan lalu telah mulai migrasi ke platform Telegram. “Ada arahan dari atasan untuk pindah aplikasi,” ujar pegawai Ombudsman yang enggan disebutkan namanya kepada Cyberthreat.id, Selasa (12 Januari 2021).

Ia mengatakan, selama ini koordinasi kerja baik itu saat bekerja dari rumah maupun di kantor selalu menggunakan WhatsApp. Sejak migrasi itu, kata dia, aktivitas koordinasi kerja di WhatsApp Group pekan ini mulai berkurang.

Terpisah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga mulai memerintahkan kalangan internalnya untuk memakai selain WhatsApp. Aplikasi yang dipilih adalah Telegram dan Signal.

Kepala Bagian Humas BPPT, Wiwi Syafarhadiati, mengatakan, migrasi platform komunikasi internal tersebut sesuai arahan dari kepala BPPT.

Namun, kata dia, sebetulnya selama ini koordinasi urusan kantor juga telah dilakukan melalui Telegram. Terlebih, Kepala BPPT Hammam Riza selama menjabat memang menggunakan Telegram untuk komunikasi internal meski dirinya juga memakai WhatsApp.

"Telegram sudah digunakan untuk berkomunikasi di BPPT sejak tahun 2018," kata Hammam dalam keterangan yang disampaikan melalui Wiwi, Senin (11 Januari).

Pemilihan Telegram, kata Hammam, karena protokol enkripsinya menggunakan teknologi MTProto.

"MTProto yang bersifat close-source yang digunakan dalam Secret Chat hanya bisa dibaca oleh perangkat yang juga digunakan untuk mengirimkan pesan. Sehingga, apabila pindah ke perangkat lain meskipun menggunakan akun yang sama, isi chat tetap tidak bisa dibaca," ujar Hammam.

Hammam menambahkan pemilihan Telegram juga dilandasi adanya fitur yang dapat menangkal atau menonaktifkan tangkapan layar (screenshot) di fitur Secret Chat (Obrolan Rahasia).

Terkait dengan Signal, dia belum menjelaskan detail kapan mulai dipakai di internalnya. Pemilihan Signal, kata dia, karena pertimbangan teknologi Signal Protocol dan aplikasi tersebut tidak menghimpun data apa pun dari penggunanya.

Menurut Hammam, Signal juga memiliki fitur Sealed Sender yang mencegah siapa pun termasuk tim internal Signal mengetahui siapa yang mengirim atau menerima pesan.

"Pengguna juga bisa mengaktifkan PIN dan biometrik, untuk mencegah orang lain membuka aplikasi Signal," kata Hammam.

Sama halnya dengan Telegram, Signal juga memungkinkan menonaktifkan tangkapan layar.

Secara pribadi, kata Hammam, dirinya telah menggunakan Signal sejak 2019 dan aplikasi pesan daring lolakal PesanKita.

Hammam menambahkan, di lingkup BPPT sebenarnya dalam komunikasi internal maupun eksternal tidak bergantung kepada satu platform saja. Apalagi, BPPT juga membangun sistem dan aplikasi tersendiri.

BPPT menggunakan sistem dan aplikasi yang sudah dibangun yaitu 41 aplikasi dukungan manajemen dan 15 aplikasi dukungan inovasi teknologi.

"Ke-41 aplikasi tersebut digunakan untuk berkomunikasi dalam tugas dan pekerjaan di BPPT dan digunakan dari pucuk pimpinan hingga staf," ujarnya.

Sedangkan, 15 aplikasi lain digunakan untuk berkomunikasi dalam proses pelaksanaan inovasi dan layanan di BPPT. Dalam aplikasi ini juga terdapat komunikasi dengan pihak eksternal (pemakai layanan BPPT).

Sementara itu, komunikasi dengan pihak eksternal secara resmi menggunakan email dengan domain bppt.go.id.[]

Redaktur: Andi Nugroho