Cyberthreat.id –  Situs web HKChronicles yang dikenal sering memuat artikel-artikel yang mengkritik dan anti-pemerintah Hong Kong pada demonstrasi besar-besaran 2019 kini diblokir oleh penyedia layanan internet (ISP) setempat.

HKChronicles mengatakan banyak laporan dari penggunanya di Hong Kong yang mengeluhkan tak bisa mengakses situs webnya sejak Rabu (6 Januari 2021).

“Setela berdiskusi dan menyelidiki bersama pendukung kami, kami menemukan bahwa beberapa ISP di Hong Kong sengaja memutuskan koneksi ke server kami, sehingga pengguna tidak dapat menerima balasan dari server kami. Akibatnya, mereka tak bisa mengakes konten kami,” tutur Pemimpin Redaksi HKChronicles, Naomi Chan, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (10 Januari).

“Saya pikir saat ini banyak pengguna yang terkena dampak, tetapi hanya sedikit situs web yang terkena. Sepertinya ini uji teknologi, untuk menguji pengaruh pemblokiran situs web ke seluruh jaringan Hong Kong, "kata Chan melalui platform media sosial Telegram.

Menurut South China Morning Post, mengutip sumber anonimnya yang mengetahui masalah itu, Minggu, polisi Hong Kong pertama kalinya menggunakan undang-undang keamanan nasional untuk memblokir HKChronicles.

Kepolisian setempat meminta ISP untuk menghentikan akses berdasarkan Pasal 43 undang-undang tersebut.

Polisi Hong Kong enggan memberi komentar, hal serupa juga disampaikan pemerintah Hong Kong.

Di bawah undang-undang kontroversial yang diberlakukan di Hong Kong yang diperintah China sejak Juni 2020, polisi dapat meminta penyedia layanan untuk membatasi akses ke platform elektronik atau pesan yang dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional.

HKChronicles mengatakan berdasarkan laporan dari pengguna, ISP yang diduga terlibat dalam pemblokiran tersebut, antara lain Smartone, China Mobile Hong Kong, PCCW “dan lainnya”.

China Mobile, Smartone, dan PCCW tidak menanggapi permintaan komentar.

Undang-undang keamanan bisa dipakai untuk menjerat apa yang dianggap oleh China sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan asing dengan ancaman penjara seumur hidup.

Pada Rabu lalu, polisi Hong Kong menangkap 53 orang dalam “gerebek fajar” terhadap aktivis demokrasi sejak China memberlakukan undang-undang keamanan di Hong Kong. Penangkapan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran Hong Kong telah mengambil “langkah otoriter yang cepat”.[]