Cyberthreat.id - Pemerintah telah mengumumkan melarang aktivitas dan penggunaan atribut Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Muhammad Rizieq Shihab. Tak hanya di dunia nyata, FPI juga diblokir di dunia maya.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Katanya, Kominfo telah memblokir belasan TV Channel dan puluhan link URL yang berkaitan dengan FPI.

Menurut Johnny, pemblokiran dilakukan karena FPI dinilai telah melanggar beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia.

"Terdapat 12 TV Channel dan 83 URL yang dihentikan operasinya karena melanggar dan tidak sesuai dengan UU ITE, PP 71/2019 dan Peraturan Menkominfo 5/2020 dan peraturan lainnya di Indonesia," kata Johnny kepada awak media, Rabu (30 Desember 2020).

Johnny menegaskan pemblokiran itu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, pengaturan pelarang ormas FPI tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh tiga menteri dan tiga kepala lembaga pada 30 Desember 2020, yang meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan BNPT.

"Tujuannya untuk menjaga keamanan ruang fisik. Tetapi, juga berlaku di ruang digital sehingga substansi yang ada di SKB itu juga berlaku keduanya," kata Johnny dikutip dari situs Kominfo, Kamis, 31 Desember 2020.

Menkominfo menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah itu tidak ada hubungannya dengan religiusitas keagamaan, melainkan berhubungan dengan kegiatan yang meresahkan masyarakat, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta yang mendorong atau melakukan usaha penggalangan untuk radikalisme dan terorisme.

"Ini jelas-jelas dilarang di semua Undang-Undang, di Undang-Undang ITE, di PP 71 Peraturan Menteri Kominfo, semuanya sudah diatur dan Undang-Undang sektor lainnya," kata Johnny.

Kominfo, kata Johnny, telah berkomunikasi dengan seluruh platform digital dan penyelenggara jasa internet (ISP) terkait pemblokiran aktivitas FPI di dunia maya.

Johnny juga mengajak agar masyarakat tidak memproduksi, mempromosikan, dan menyebarluaskan konten terkait dengan substansi kegiatan organisasi yang dilarang kegiatannya di Indonesia, seperti yang termuat dalam SKB.[]