Cyberthreat.id – Sejak Januari hingga medio Desember 2020, sebanyak 6 juta serangan siber menyerang pusat data milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Serangan perangkat lunak jahat (malware) paling masif.

"Dari statistik kecenderungannya cukup meningkat...lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Setiaji yang menjelaskan tingkat kenaikan mencapai 50 persen.

"Ini menjadi tantangan bagi kami seiring dengan meningkatnya aplikasi-aplikasi di sistem kami, ada sekitar 400 lebih aplikasi yang harus kita amankan," kata dia di sedaring Sandikamimania SERIES#6 bertajuk “Building The Power of Information Security in Regional Government”, Jumat (18 Desember 2020) seperti dikutip di saluran YouTube Diskominfo Jabar.

Saat dihubungi Cyberthreat.id pada Selasa (22 Desember), Setiaji mengatakan, dari 6 juta serangan siber tersebut, bentuk serangan yang paling masif terdeteksi ialah perangkat lunak jahat (malware).

"Serangan malware memanfaatkan salah satu port yaitu port 445," ujarnya. Port ini biasa dipakai untuk berbagi dokumen (file sharing) dan paling rentan diinfeksi malware.

Ada juga serangan lain yang memanfaatkan layanan seperti SQL injection, remote file inclusion (RFI), local file inclusion (LFI), dan credential access, seperti brute force password. Selain itu, ada serangan phishing yang terdeteksi tujuh persen, web defacement 28 persen, dan SQL injection tujuh persen.

Setiaji mengatakan tahun ini ada juga laporan terbanyak terkait kerentanan (vulnerabilities) sebesar 60 persen, seperti web tidak ditambal (patch update), kerentanan kata sandi, celah keamanan di aplikasi, dan lain-lain.

Untuk mengamankan pusat data, kata Setiaji, Diskominfo Jabar bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan komunitas peretas topi putih (white hat hacker). "Diharapkan dengan kebersamaan ini mampu menangani ancaman yang ke depan akan semakin meningkat," ujarnya.

Pemprov Jabar tahun ini meluncurkan Jabar Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang diharapkan dapat menambah keamanan pusat datanya.

Setiaji mengatakan, Diskominfo Jabar juga memiliki bidang Sandikami Prima yang bertanggung jawab atau memiliki tugas dalam mengembangkan atau mengamankan keamanan informasi.

"Di dalamnya banyak dilakukan [kegiatan] mulai dari pengamanan aplikasi dan jaringan, termasuk juga pemanfaatan tanda tangan digital," tuturnya.[]

Redaktur: Andi Nugroho