Cyberthreat.id - Europol dan Komisi Eropa meluncurkan "platform dekripsi" untuk membantu penegakan hukum di Eropa.

Dikutip dari Bleeping Computer, platfotm dekripsi ini akan membantu Europol untuk mendapatkan akses ke informasi yang disimpan dalam media terenkripsi yang dikumpulkan saat investigasi kasus kriminal.

Platform dekripsi ini dioperasikan oleh Pusat Kejahatan Maya Eropa (EC3) Europol, badan Kantor Polisi Uni Eropa yang berfokus pada kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir.

Platform dekripsi ini dikembangkan melalui kerjasama dengan  layanan sains dan pengetahuan Pusat Penelitian Bersama Komisi Eropa.

Menurut Badan Kerjasama Penegakan Hukum Uni Eropa, hadirnya platform dekripsi ini menjadi tonggak baru dalam perang melawan kejahatan terorganisir dan terorisme di Eropa.

Direktur Eksekutif Europol, Catherine De Bolle, dalam siaran persnya mengatakan, pihaknya telah melangkah maju dalam upaya memerangi penyalahgunaan enkripsi oleh pelaku kriminal. Namun tetap menghormati hak-hak fundamental warga. Dengan begitu, keamanan masyarakat dan warga negara tetap terjaga.

Meskipun dalam siaran pers tesebut tidak memberikan detail apa pun tentang seperti apa platform dekripsi itu, laporan Dewan Uni Eropa memberikan sedikit penjelasan.

Menurut laporan tersebut, platform dekripsi Europol mencakup perangkat lunak dan perangkat keras yang akan membantu lembaga penegak hukum untuk membuka komunikasi yang terlindungi dengan enkripsi (mendekripsi) yang diperoleh secara sah selama investigasi kriminal.

Dalam laporan tersebut dijelaskan, negara-negara anggota Europol harus berinvestasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak khusus dengan kapasitas komputasi yang memadai dan memiliki staf yang cukup terlatih.

Selain itu, negara anggota harus memastikan kerjasama di antara semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk dengan perusahaan swasta, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dekripsi dari otoritas yang kompeten.

Negara-negara anggota Uni Eropa juga harus  meningkatkan penelitian dan pengembangan dengan tujuan untuk mengembangkan metode dekripsi yang baru dan lebih efisien, dan menggunakan fasilitas Europol, yaitu platform dekripsi European Cybercrime Center (EC-3) untuk kasus enkripsi yang lebih canggih.

"Dalam penghormatan penuh terhadap hak-hak fundamental dan tanpa membatasi atau melemahkan enkripsi, prakarsa ini akan tersedia bagi otoritas penegakan hukum nasional dari semua negara anggota EU untuk membantu menjaga masyarakat dan warga negara tetap aman dan terlindungi," ungkap laporan tersebut.

Sebelumnya pada Senin (14 Desember 2020), Dewan Uni Eropa mengeluakan resolusi yang tidak mengikat secara hukum tentang keamanan dengan enkripsi. Resolusi itu menegaskan dukungan Dewan Uni Eropa dalam pengembangan, implementasi, dan penggunaan enkripsi yang kuat untuk melindungi hak-hak dasar dan keamanan digital warga, pemerintah, industri, dan masyarakat.

Resolusi ini juga menyoroti kebutuhan  untuk memastikan bahwa penegak hukum dan otoritas yudisial yang kompeten dapat menggunakan kekuatan hukum mereka, baik online maupun offline, untuk melindungi masyarakat dan warga negara di Eropa.

"Solusi teknis potensial perlu menghormati privasi dan hak-hak fundamental, dan melestarikan nilai yang dibawa kemajuan teknologi kepada masyarakat," ungkap Dewan Uni Eropa.

Belakangan ini, teknologi enkripsi yang diterapkan dalam aplikasi pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan lainnya, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, itu dibutuhkan untuk melindungi privasi, transaksi perbankan, email,dan lainnya dari kemungkinan menjadi target serangan siber. Namun, di sisi lain, itu membuat penegak hukum kesulitan alam melacak komunikasi para penjahat.

"Itu sebabnya, kita ingin memastikan polisi dan jaksa dapat memperoleh akses ke media komunikasi yang ditargetkan sebagai bagian dari menemukan solusi yang seimbang terkait enkripsi ini," kata Uni Eropa dalam sebuah tayangan video pendek di situsnya.[] 

Editor: Yuswardi A. Suud