Cyberthreat.id – Setelah European Medicines Agency dibobol peretas yang mengakses data vaksin virus, Uni Eropa pun mengumumkan rencana revisi regulasi keamanan siber di 27 negara. (Baca: Hacker Curi Informasi Data Vaksin Buatan Pfizer dan BioNTech)

Rancangan aturan yang digagas Komisi Eropa tersebut bersifat memperbarui dan memungkinkan UE mendenda operator yang melanggar aturan. Sekadar diketahui, peraturan Sistem Informasi Jaringan Uni Eropa yang saat ini dipakai adalah produk hukum tahun 2008.

“Eranya tanpa rasa bersalah telah berakhir. Kita tahu bahwa semua adalah target [peretasan, red]. Kita perlu memodernisasi, memperkuat, dan berdaptasi,” kata Wakil Presiden Komisi Eropa Margaritis Schinas, seperti dikutip dari APNews, diakses Jumat (18 Desember 2020).

Tahun lalu, dalam catatan UE, terdapat sekitar 450 insiden siber yang melibatkan infrastruktur Eropa, terutama sektor keuangan dan energi. Serangan itu menunjukkan Eropa telah sangat ketergantungan dengan internet.

Rencana perubahan itu mencakup pertahanan siber di seluruh UE yang menghubungkan otoritas keamanan nasional masing-masing berbasis kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (ML) untuk mendeteksi tanda-tanda awal serangan. Selain itu, koordinasi unit siber untuk menanggapi insiden dan ancaman dan memperkuat kerja sama antarnegara atau dengan organisasi seperti NATO.

Strategi siber baru akan berfokus pada perlindungan infrastruktur penting seperti jaringan listrik, sistem pemanas, pabrik gas dan hidrogen, serta sambungan udara, rel, air, dan jalan raya. Pasar keuangan dan infrastruktur kesehatan juga akan menjadi salah satu prioritas.

Setelah regulasi baru disepakati, 27 negara akan memiliki waktu 18 bulan untuk mengadopsi dan mulai menerapkan aturan secara nasional.[]