Cyberthreat.id -  Pandemi Covid-19 membuat bidang pemerintahan mengalami perubahan tatanan kerja yakni melakukan transformasi digital.

Dalam Rakornas Kepegawaian Virtual 2020 BKN, Kamis (17 Desember 2020), Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menuturkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengucurkan anggaran sebesar Rp30,5 triliun.

"Salah satunya adalah untuk membangun akses internet di 4 ribu desa dan kelurahan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Sebanyak 233 desa telah ditetapkan menjadi contoh desa digital atau DeDi di Indonesia." ujarnya.

Namun, Ma'ruf mengatakan Indonesia masih berada pada posisi yang tertinggal dalam peringkat tingkat adopsi dan implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik dibanding negara lain. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam survei EDGI (e-Government Development Index) 2020, Indonesia menempati peringkat ke-88 dari 193 negara

"Harus kita akui bahwa posisi ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya," ujarnya.

Untuk mengejar ketertinggalan itu, Ma'ruf kembali menekankan ada empat fokus yang penting diperhatikan oleh pemerintah dalam percepatan transformasi digital.

Pertama, Maruf mengatakan fokus pada percepatan penyelesaian regulasi, pedoman dan standar teknis implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Kedua, menurut Ma'ruf, penyelesaian pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital dan percepatan integrasi sistem aplikasi pemerintahan e-government yang terpadu dan terintegrasi secara nasional

Selanjutnya, Maruf meminta agar pemerintah fokus pada penataan dan penyederhanaan struktur proses bisnis kementerian lembaga dan pemerintah daerah. "Sebagai respons atas perubahan perilaku dan kebutuhan layanan masyarakat di era digital," ujarnya.

Terakhir, peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama dalam literasi digital untuk mewujudkan transformasi digital birokrasi menuju birokrasi kelas dunia .Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) ini, kata Maruf, salah satu kunci penting dalam transformasi digital.

"Literasi digital para ASN-ASN ini penting dalam rangka mewujudkan digitalisasi pemerintahan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang diperlukan guna menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sekaligus untuk memperkuat daya saing indonesia," ucapnya.

Era digital saat ini, menurut Ma'ruf, penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi beserta inovasinya harus dikuasai oleh birokrasi pemerintahan Indonesia.

"Dukungan SDM dan teknologi informasi harus dimajukan secara bersamaan dan terintegrasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan akan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien," ungkapnya. []