Ilustrasi via vhs.rs
Ilustrasi via vhs.rs
Cyberthreat.id - Ketua Badan Perlindugan Konsumen (BPKN) Riza E Hali berharap pihak perbankan menyiapkan langkah-langkah mitigasi risiko untuk melindungi nasabah pengguna layanan digital.
"Perbankan dan otoritas terkait perlu menyiapkan infrastruktur baik pada tatanan regulasi maupun pedoman teknisnya," kata Riza dalam diskusi di Jakarta, Rabu (16 Desember 2020) seperti dilansir dari Antara.
Menurut Riza, pemanfaatan layanan digital perbankan tidak terhindarkan seiring perkembagan teknologi, terlebih saat pandemi Covid-19 yang membuat orang tidak leluasa beraktivitas di luar rumah.
Selain itu, kata Riza, transaksi menggunakan cashless saat ini sudah menjadi kebiasaan baru masyarakat. Bahkan, beberapa negara sudah menerapkan penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran.
Hanya saja, Riza mewanti-wanti agar perubahan prilaku itu diimbangi oleh institusi penyedia jasa keuangan dengan memaksimalkan mitigasinya agar tidak merugikan nasabah.
"Bagi Indonesia, digitalisasi sektor perbankan berdampak pada perlunya penyesuaian beberapa regulasi, termasuk regulasi mata uang dan transaksi berbasis sitem elektronik," ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ryan Kiryanto menekankan keamanan data termasuk data nasabah harus menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak ragu menaruh uangnya di perbankan.
Hal itu, kata Ryan, perlu diprioritaskan lantaran tren kejahatan siber terus meningkat dengan berbagai modus pembobolan rekening bank milik nasabah.
Ryan bilang, OJK telah menyusun delapan prinsip perlindungan konsumen yang harus diperhatikan oleh perbankan maupun lembaga jasa keuangan, yaitu:
1. Berorientasi pada kepentingan konsumen
2. Transparansi produk dan jasa keuangan
3. Perlindungan aset dan perlindungan data konsumen
4. Standar etika profesional
5. Menghindari konflik kepentingan
6. Penyediaan saluran pengaduan konsumen
7. Penegakan peraturan
8. Edukasi dan keadilan sosial
Berita terkait:
Share:
