Cyberthreat.id -  CEO perusahaan penyedia teknologi, NTT Ltd Indonesia, Hendra Lesmana mengatakan data menjadi incaran para peretas atau penjahat siber. Untuk itu, cukup penting adanya petugas pelindungan data.

"Jadi memang kalau dikatakan bahwa data is the new oil gitu kan memang seperti itu, jadi itu yang dicari dan dicuri,” ujarnya kepada Cyberthreat.id, Senin (14 Desember 2020).

Pada tahun ini, pihaknya menemukan adanya kolaborasi antara para pelaku dibalik Trojan dengan pelaku penyedia ransomware (Ransomware-as-a-Service/RaaS), yang pada akhirnya ingin mencuri data. Seperti diketahui ransomware ini merupakan serangan yang dilakukan untuk mengunci file atau data milik korban, bahkan mencuri datanya.

Dengan perkembangan seperti itu, Hendra menilai ada posisi yang cukup kritikal harus dimiliki oleh sebuah perusahaan yakni  petugas pelindungan data ini atau disebut Hendra sebagai Data Protection Officer (DPO).

“Dia [DPO] yang bertanggung jawab bagaimana data pribadi, data yang mengandung informasi pribadi itu diperlakukan di perusahaan termasuk juga kalau misalnya ada ransomware dan ransomwarenya itu berhasil mencuri data pengguna,” ujarnya.

Di Indonesia, kata Hendra, masih banyak perusahaan besar yang tidak punya DPO. Namun, dia tidak menyebutkan angka pasti serta perusahaan mana saja. Hanya saja, kata dia, sebenanya sudah banyak pelatihan yang tersedia untuk posisi DPO ini, tetapi memang masih kurang Sumber Daya Manusia (SDM)nya.

Menurutnya, DPO berfungsi untuk ketahanan siber suatu perusahaan serta kepatuhan terhadap peraturan. Meskipun, aturan mengenai perlindungan data yang mewajibkan adanya DPO ini di Indonesia memang masih dalam proses pembahasan.

Sementara itu, Hendra berpendapat bahwa DPO ini pun tak hanya harus dimiliki perusahaan besar, bahkan perusahaan seperti restoran atau tempat makan yang meminta tamunya mengisi data pribadi di buku tamu pun juga semestinya memiliki DPO ini.

“Restonya harus punya DPO, apa yang harus dilakukan dengan data itu," ujarnya.

Kendati masih belum diwajibkan karena belum sahnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Hendra menuturkan bahwa sebaiknya mulai dari sekarang dipersiapkan DPO ini.

“Jadi di tahun depan dengan berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi itu mau tidak mau harus ada penunjukkan satu orang jadi DPO,” ungkapnya. []

Editor: Yuswardi A. Suud