Cyberthreat.id – Hakim Distrik AS Carl Nichols di Washington pada Senin (7 Desember 2020) waktu setempat mengeluarkan perintah awal yang menggagalkan kebijakan larangan TikTok yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan AS, demikian tulis Reuters, Selasa (8 Desember).

Hakim Nichols mengeluarkan keputusan lebih dari sebulan setelah Hakim Distrik AS Wendy Beetlestone di Pennsylvaia juga membatalkan larangan tersebut. (Baca: Hakim AS Menangkan Gugatan Seleb TikTok Terkait Rencana Pelarangan Aplikasi)

Depdag AS awalnya ingin memberlakukan larangan terhadap aplikasi berbagi video pendek China itu di AS per 12 November lalu. Namun, hingga saat ini kebijakan itu masih mengalami halangan dari pengadilan karena gugatan.

Pada 27 September lalu, Hakim Nichols juga menyatakan agar Depdag tetap mengizinkan TikTok berada di toko aplikasi AS baik di Apple Store maupun Google Play Store.

Nichols, yang diangkat sebagai hakim oleh Presiden Donald Trump tahun lalu, mengatakan Depdag "kemungkinan melangkahi" otoritas hukumnya dalam mengeluarkan larangan TikTok yang efektif "dan bertindak dengan cara yang sewenang-wenang dan berubah-ubah dengan gagal mempertimbangkan alternatif yang jelas."

Perintah hakim tersebut tak terkecuali agar tidak memblokir hosting data TikTok di AS, layanan pengiriman konten, dan transaksi teknis lain.

Pengadilan banding AS akan mendengarkan argumen tentang argumen Hakim Nichols pada 14 Desember.

Pada Jumat pekan lalu, pemerintahan Trump tak memperpanjang masa negosiasi kepada ByteDance, pemilik TikTok, terkait divestasi aset TikTok di AS. TikTok harus menjual asetnya  dan sejauh ini Walmart Inc dan Oracle Corp yang berminat membelinya.

TikTok berseteru dengan pemerintahan Trump lantaran dianggap menjadi “ancaman keamanan nasional” lantaran data pribadi pengguna AS dapat dicuri oleh pemerintah China. TikTok yang memiliki pengguna lebih dari 10 juta pengguna AS membantah tudingan tersebut. (Baca: TikTok Menyangkal Tudingan AS soal Servernya Terhubung dengan ByteDance di China)