Cyberthreat.id – Indonesia harus memiliki kemandirian dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mewujudkan kedaulatan nasional keamanan siber.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Inforasi dan Aparatur Kementerian Koordinator Polhukam, Rus Nurhadi Sutedjo, dalam simposium virtual bertajuk “Strategi Keamanan Siber Nasional” yang digelar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Senin (7 Desember 2020).

"Saat ini kita mengalami ‘penjajahan digital’ karena belum ada kemandirian TIK di Indonesia. Teknologi kita saat ini banyak dikuasai oleh oligarki," ujar Rus.

Menurut Rus, untuk pembangunan kedaulatan siber nasional ada dua cara yang perlu dilakukan. Pertama, pemerintah secara internal harus membangun efek penangkalan melalui pembangunan sistem dan kekuatan (System building dan force building).

Kedua, secara eksternal melalui kebijakan omny direction policy yang sangat terbuka dan ke segala arah yang efektif dan mempunyai daya tangkal tinggi.

Menurut dia, pembangunan politik kedaulatan siber diarahkan untuk memberi ruang secara maksimal terhadap sumber daya nasional untuk kepentingan nasional Indonesia berbasis pada sistem pertahanan dan keamanan rakyat.

"Untuk mewujudkan kedaulatan siber ini diperlukan peran penting negara dengan memperhatikan nilai dan norma lainnya, secara terbuka dan kolaborasi pentahelix," ujar dia.

Rus mengatakan, Indonesia harus mampu mandiri dalam menciptakan peralatan TIK dalam bentuk hardware sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, Indonesia juga harus mampu mengembangkan berbagai aplikasi (software) yang disesuaikan keamanannya dengan ancaman siber yang ada, serta meningkatkan kemampuan SDM yang mampu menguasai kecerdasan buatan (AI) dan mahadata (big data).

Rus menambahkan, ada lima tujuan pembangunan kedaulatan siber di Indonesia, seperti:

• Melindungi jaringan infrakstutur strategis pemerintah, data nasional baik data pribadi, publik (pemerintah) dan privat (industri).
• Melindungi dan menjaga infrakstutur teknologi informasi dan komunikasi/TIK nasional.
• Memajukan dan menumbuhkan ekonomi digital, meningkatkan daya saing dan inovasi siber.
• Mencerdaskan dan membangun karakter SDM bangsa Indonesia dalam ruang siber.
• Melaksanakan ketertiban dunia melalui pemanfaatan TIK dalam menciptakan perdamaian bukan intervensi terhadap kedaulatan bangsa dan negara lain.[]

Redaktur: Andi Nugroho