Cyberthreat.id - Twitter mengumumkan telah memperluas kebijakan perilaku kebencian dengan melarang penggunaan bahasa yang merendahkan ras, suku, atau kewarganegaraan.

"Hari ini, kami memperluas kebijakan perilaku kebencian untuk juga melarang penggunaan bahasa yang merendahkan ras, suku, atau kewarganegaraan," tulis Twitter dalam unggahan blognya pada Kamis, 3 Desember 2020.

Twitter mengatakan pihaknya mendukung pengguna untuk bebas berekspresi di Twitter. Namun, konten-konten yang mengandung ujaran kebencian, pelecehan, dan penyalahgunaan tetap tidak akan mendapat tempat di platformnya.

Pada Juli 2019, Twitter memperluas peraturan tentang penyebaran kebencian jika konten tersebut memuat bahasa yang tidak menghormati pengguna lain berdasarkan agama dan kasta. Di bulan Maret 2020, perluasan dilakukan dengan mengikutsertakan kategori bahasa yang merendahkan yang didasarkan pada umur, disabilitas, atau penyakit.

Terkait perluasan kebijakan terbaru yang menyinggung ras dan etnis, Twitter memberi sejumlah contoh seperti:

"Terlalu banyak monyet [negara asal/ras/etnis] yang tinggal di negara kita. Jadi, mereka harus diusir!"

"Orang-orang (ras) adalah parasit yag biasanya hanya mencari untung."

"Semua orang (negara asal) adalah kecoa-kecoa busuk pencari untung dan harus diusir jauh-jauh."

Twitter menegaskan, pihaknya akan menghapus cuitan semacam itu saat dilaporkan.
 
"Kami juga akan terus mengungkapkan konten yang berpotensi melanggar melalui deteksi dan otomatisasi yang bersifat proaktif. Jika sebuah akun berulang kali melanggar Peraturan Twitter, kami dapat mengunci sementara atau menangguhkan akun tersebut."

Sehari sebelum Twitter mengumumkan kebijakan baru itu, kelompok hak sipil Color of Change mengatakan Twitter setuju memperluas kebijakan tentang ujaran kebencian setelah bertahun-tahun mengalami tekanan dari luar, termasuk dari organisasi itu dan Civil Rights Advocates.

Color of Change adalah bagian dari koalisi organisasi advokasi, yang telah mendorong perusahaan teknologi untuk mengurangi ujaran kebencian secara daring.

Wakil Presiden Color of Change Arisha Hatch, mengkritik Twitter karena gagal memperbarui kebijakan sebelum pemilihan presiden Amerika Serikat pada November meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh kelompok-kelompok advokasi tentang ujaran berbau kekerasan dan tidak manusiawi.

Hatch menambahkan, Twitter telah menolak membeberkan entang cara moderator kontennya dilatih dan sejauhmana teknologi kecerdasan buatannya mampu mengidentifikasi konten yang melanggar kebijakan.

"Opini publik sejauh ini masih belum diketahui untuk sebuah perusahaan dengan rekam jejak buruk dalam penerapan kebijakan dan menegakkan aturannya bagi para pengguna ekstremis sayap kanan," katanya.

"Tanpa bukti kuat bahwa perusahaan akan menindaklanjutinya, pengumuman peraturan ini akan jatuh ke dalam aksi kehumasan yang sedikit agak terlambat," kata Hatch.[]