Cyberthreat.id - Transformasi digital menyebabkan penyesuaian dalam banyak hal. Salah satunya soal tanda tangan digital. Namun, masih banyak yang belum paham benar sejauh mana penerapannya. Misalnya, apakah perbankan di Indonesia sudah menerima tanda tangan digital?

Pernyataan itu mengemuka dalam diskusi online bertajuk "The Future of Digital Identity's Role in Financial Inclusion: Digital Signature to Ensure Transaction Security" yang digelar pada Rabu (18 November 2020).

Menjawab pertanyaan itu, Executive Vice President Digital Center of Excellence Bank BRI, Kaspar Situmorang, mengatakan pihak perbankan menerima tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang sudah bekerja sama dengan otoritas terkait seperti pemerintah.

"Dari sudut pandang kami di perbankan begitu, kami pada intinya begitu mempercayai institusi-institusi yang sudah diberikan mandat dan lisensi begitu di bawah yurisdiksi indonesia. " kata Kaspar menjawab pertanyaan peserta diskusi.

Kendati demikian, yang dianggap sah oleh pihak bank, kata Kaspar, tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang diberi amanah oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia.

"Itulah yang kami percaya boleh berinteraksi dengan industri keuangan," katanya.

Saat presentasi, Kaspar menjelaskan bahwa tanda tangan digital, teknologi pengenalan wajah (facial recognition) yang diadopsi perbankan sejak 2019 ini memudahkan proses verifikasi. Salah satunya saat mengajukan pinjaman yang sebelumnya butuh waktu agak lama dalam proses persetujuannya, kini bisa dilakukan hitungan menit dengan melakukan scan wajah, scan KTP, dan sebagainya.

Oleh karena itu, Kaspar mengatakan selama tanda tangan digital itu tidak dikeluarkan oleh lembaga yang dapat lisensi atau tidak mendapat mandat dari keempat institusi pemerintah itu, tidak bisa diproses oleh pihak perbankan.

"Saat ini kita belum percaya begitu, karena nanti bisa salah kaprah dan salah persepsi begitu, tiba-tiba datang dari luar negeri masuk ke Indonesia semuanya kita jadikan bahan untuk verifikasi tetapi tidak melalui proses yang jelas," kata Kaspar.

"Oleh sebab itu kami percaya dengan government, kita punya pengawas di OJK dan BI, melalui Kominfo dan Ditjen Dukcapil sebagai institusi yang kami percaya memberi amanah tanda tangan digital atau digital identity yang sah di sini. " ujarnya. []

Editor: Yuswardi A. Suud