Cyberthreat.id -  Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja mengatakan ancaman dari   transaksi digital sangat banyak, tetapi biasanya kebanyakan dari sisi penggunanya. Ia pun mendorong pemerintah dan seluruh pihak melakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat.

"Kalau bicara ancaman itu jelas banyak, tapi kalau kita jujur, sebagian besar ancaman atau kompromise yang terjadi itu justru ada dari sisi user atau penggunanya, karena kelengahan atau ketidaktahuan pengguna," kata Ardi pada acara "The Future of Digital Identity's Role in Financial Inclusion: Digital Signature to Ensure Transaction Security", Rabu (18 November 2020).

Menurut Ardi, di tengah banyaknya ancaman yang menyasar transaksi digital, dibutuhkan peran laboratorium forensik untuk menelusuri dari mana permasalahannya muncul.

"Semua bisa ditelusuri secara ilmu pengetahuan, sains, dan kalau memang namanya pembuktian, itu semua harus dilakukan secara laboratoris ya, sehingga bisa dilihat dari mana semua itu terjadi," kata Ardi.

Laboratorium forensik, kata Ardi, dibutuhkan untuk melakukan audit secara mendetail dan biasanya butuh waktu yang tidak sebentar untuk menemukan sumber masalahnya.

Hal lainnya, sumber kelemahan juga bisa jadi berasal dari perangkatnya.

"Kita ini semua pengguna, kita pembeli, customer, jadi banyak hal yang tidak kita ketahui dengan teknologi, apalagi software. Ada lomba meretas aplikasi di Cina, itu hampir semua OS bisa diretas. Coba bayangkan, kita semua pakai OS itu semua bisa diretas. Bayangkan, OS demikian canggih bisa diretas, bagaimana yang lain," ujarnya.

Untuk itu, kata Ardi, tugas industri mencari cara bagaimana memperkecil risiko ancaman itu. Salah satunya, dengan cara mengedukasi atau literasi bagi penggunanya.

"Lebih baik kita mencegah ketimbang mitigasi. Kalau mitigasi duitnya lebih besar keluar, kalau mencegah, edukasi, pendidikan literasi, itu lebih ringan buat kita dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak," kata Ardi.

Literasi sangat penting
Ardi menilai teknologi boleh-boleh saja didorong penggunaannya, tetapi ada risiko yang sangat besar kalau masyarakat, pengguna, nasabah, pelanggan tidak dididik. "Ini yang kita hadapi sekarang" katanya.

Ardi pun memaparkan bahwa di dunia pendidikan belum sampai memberikan pemahaman di entry level masuk ke dunia digital. Padahal perusahaan teknologi sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kalau mau jujur, di sekolah-sekolah juga ada inisiatif bagus Microsoft kerjasama dengan Kemendikbud. Masalahnya, ada tidak kurikulum di dunia pendidikan yang mengajari sebagai entry level ya masuk ke  dunia digital walaupun sebagai user. Nah ini persoalan yang selalu dihadapi ya, " ujarnya.

Terkait risiko, Ardi menyoroti terkait manajemen risiko yang sebenarnya bukan hanya dari sudut sektoral, tetapi menyangkut keseluruhan. Untuk itu, menurutnya perlunya bahu membahu, melibatkan seluruh stakeholder yang ada.

"Saya hanya mengatakan memang digital identity sangat cerah, secara bisnis ya. tapi mengandung risiko. Nah risiko ini bisa kita tekan kalau memang semua pihak, penyelenggara, regulator masyarakat dan teman-teman  di sektor pendidikan itu bahu membahu mengedukasi masyarakat, calon pengguna,terutama mereka yang unbankable yang sangat besar."

Semuanya, kata Ardi, perlu diedukasi tentang seluk beluk dunia dan era digital. Jika tidak, dikhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari.

Selain itu, Ardi juga mendorong satu visi dan kesepakatan terkait istilah. "Ada orang bilang inklusi digital di sektor keuangan, di sektor lain bilang ada satu data dan segala macam," kata Ardi.

"Makanya saya bilang ayo kita bahu membahu, biar ini semua sama, biar masyarakat berbondong-bondong masuk ke sektor ini  dengan pemahaman utuh, jangan sepotong-potong. Ini yang penting kalau kita mendorong inklusi digital terus juga penggunaan teknologi keamanan." ujarnya. []

Editor: Yuswardi A. Suud