Cyberthreat.id – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) baru saja menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2020.  Agenda tahunan bagi organisasi internet terbesar di Indonesia ini untuk pertama kali diselenggarakan secara daring.

“Ini hal di luar tradisi APJII, sebuah keputusan yang sulit namun tetap harus diambil,” ujar Ketua Umum APJII Jamalul Izza dalam pernyataan persnya, Minggu (25 Oktober 2020).

Pandemi Covid-19 ini, lanjut Jamal, memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali layanan internet. Saat ini akses internet menjelma menjadi suatu kebutuhan yang penting dan prioritas bagi hampir seluruh masyarakat.

“Sisi positifnya adalah trafik internet IX (Internet Exchange) APJII tumbuh lebih dari dua kali lipat dari 400 Gbps pada Desember 2019 menjadi 850 Gbps di September 2020. Pertumbuhan trafik IX tersebut, juga disebabkan meningkatnya trafik internet sebagian anggota APJII,” jelasnya.

APJII adalah organisasi internet yang memayungi lebih dari 500 anggota penyelenggara internet yang masing-masing memiliki skala bisnis yang berbeda-beda.

Menurut Jamal, bagi perusahaan internet service provider (ISP) yang memiliki skala besar, lonjakan kebutuhan internet langsung disambut dengan berbagai pengembangan infrastruktur dan layanan, sedangkan bagi penyelenggara skala kecil hanya bisa menjadi penonton karena kurangnya fleksibilitas permodalan dan pilihan teknologi.

“Ironisnya, penyelenggara skala kecil inilah yang menjadi garda terdepan karena mayoritas dari mereka melayani kebutuhan internet di rural area dan pedesaan di mana menurut penyelenggara skala besar dan menengah skala ekonominya belum mencukupi untuk penggelaran layanan. Di sisi lain, memang masih banyak daerah Indonesia yang belum terjamah internet,” tutur Jamal.

APJII berharap bahwa program internetisasi pemerintah dapat disalurkan melalui anggotanya, khususnya melalui penyelenggara skala kecil yang berada di garda terdepan di pelosok desa sehingga sekaligus menumbuh kembangkan ekosistem industri digital secara lebih merata.

Sebelumnya, pada Agustus 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan untuk saat ini terdapat 12.500 desa yang belum terkoneksi dan pemerintah berupaya untuk memenuhi koneksi tersebut.[]