Cyberthreat.id - Departemen Keuangan AS telah mengeluarkan sanksi terhadap lima lembaga Iran yang diklaim berusaha mempengaruhi pemilihan presiden 2020 mendatang.

Menurut departemen itu, komponen pemerintah Iran telah menyamar sebagai organisasi berita atau media untuk menyebarkan artikel disinformasi dan propaganda ke seluruh Amerika Serikat.

"Rezim Iran menggunakan narasi palsu dan konten menyesatkan lainnya untuk mencoba mempengaruhi pemilihan AS," kata Sekretaris Steven Mnuchin seperti dilansir dari ZDnet, Jumat (23 Oktober 2020).

"Pemerintahan ini berkomitmen untuk memastikan integritas sistem pemilu AS dan akan terus melawan upaya dari aktor asing mana pun yang mengancam proses pemilu kami."

Entitas yang diidentifikasi adalah Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), Pasukan IRGC-Qods (IRGC-QF), Bayan Rasaneh Gostar Institute (Bayan Gostar), Iranian Islamic Radio and Television Union (IRTVU), dan International Union of Virtual Media (IUVM) ), yang telah dituduh secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam mensponsori, menyembunyikan, atau terlibat dalam campur tangan asing untuk pemilihan presiden tahun ini.

Menurut Departemen Keuangan, Bayan Gostar, IRTVU, dan IUVM melaksanakan serangkaian operasi yang berpengaruh yang diarahkan pada masyarakat. IUVM juga memposting teori konspirasi dan disinformasi seputar pandemi COVID-19.

Sementara itu, berbagai outlet IRGC-QF diduga memperkuat narasi palsu dan memposting konten propaganda, seperti artikel, kartun, dan meme yang bertujuan untuk menyebarkan perselisihan di antara warga Amerika.

Dengan sanksi tersebut, semua properti entitas Iran telah diblokir oleh AS, dan warga AS akan dilarang melakukan transaksi apa pun dengan mereka.

Sanksi tersebut menyusul banyaknya laporan bahwa Iran telah bekerja untuk menyebarkan perselisihan menjelang pemilihan presiden AS. Pejabat tinggi pemerintah sebelumnya menuduh Iran berada di balik gelombang email yang dikirim ke pemilih AS awal pekan ini.

Memalsukan identitas kelompok ekstremis brutal Proud Boys, email tersebut mengancam pemilih Demokrat yang terdaftar dengan dampak jika mereka tidak memilih Donald Trump dalam pemilihan presiden AS yang akan datang.

Para pengirim mengklaim telah "memperoleh akses ke seluruh infrastruktur pemungutan suara [AS]", tetapi tampaknya menggunakan database pendaftaran pemilih publik untuk menargetkan pemilih Demokrat di Alaska, Arizona, dan Florida.

Sementara itu, Twitter mengatakan pada awal bulan ini bahwa mereka menghapus sekitar 130 akun Twitter Iran karena mereka berusaha mengganggu percakapan publik setelah debat presiden pertama.

Twitter mengatakan mengetahui akun tersebut mengikuti pemberitahuan dari Biro Investigasi Federal AS.

"Kami mengidentifikasi akun-akun ini dengan cepat, menghapusnya dari Twitter, dan membagikan detail lengkap dengan rekan-rekan kami, sebagai standar," kata jejaring sosial itu pada awal bulan.[]