Cyberthreat.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama sejumlah platform digital mengajak netizen untuk proaktif melaporkan jika menemukan konten-konten yang berisi informasi yang salah, mengandung pornografi, memfitnah tanpa bukti, atau konten lain yang melanggar perundang-undangan.

"Berdasarkan laporan dari masyarakat, nantinya akan diverifikasi dan dilakukan penindakan dengan bekerja sama dengan platform digital terkait," kata Anthonius Malau, Koordinator Pengendalian Konten Internet Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis (22 Oktober 2020).

Berbicara dalam webinar 'Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Media Sosial (Provinsi Sulawesi Selatan)' Anthonius mengatakan pelaporan bisa dilakukan kapan saja. Namun, dalam konteks isu-isu terkait Pilkada 2020, Anthonius mengatakan verifikasi akan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Dalam konteks Pilkada, nanti wasitnya tetap Bawaslu," kata Anhonius.

Setidaknya ada 8 saluran pengaduan yang disiapkan oleh Kominfo di sejumlah platform, yakni:

1. Situs web aduankonten.id dan lapor.go.id
2. Email: aduankonten@mail.kominfo.go.id
3. WhatsApp: 08119224545
4. Twitter: @aduankonten
5. Instagram: aduankonten.official dan @misslambehoaks
6. Facebook: aduankontenOfficial
7. Telegram: chatbotantihoaks
8. Aplikasi Qlue

Terkait Pilkada, Anthonius mengatakan ada 6 hal yang menjadi lingkup pengawasan konten internet oleh Kominfo, yaitu:

1. Larangan dalam kampanye mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945
 
2.  Larangan menghina seseorang (SARA) pasangan calon gubernur dan calon wakilnya, pasangan calon bupati dan wakilnya, pasangan calon walikota dan wakilnya dan/atau partai politik

3. Dilarang melakukan kampanye yang mengandung hasutan, memfitnah, mengadu domba.

4. Larangan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan

5. Dilarang mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

6. Larangan mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan

7. Melanggar peraturan perundangan di Indonesia.

Respon Facebook dan TikTok Indonesia
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia, Malaysia, dan Filipina, Denny Eryastha, mengatakan pihaknya menyediakan fitur "lapor" di platform TikTok. Nantinya, kata Denny, manajemen TikTok akan mengevaluasi apakah konten yang dilaporkan itu harus diturunkan atau tidak.

"Kalau memang benar melanggar panduan komunitas TikTok, video itu akan diturunkan atau dihapus, karena bisa saja orang melaporkan karena tidak suka dengan akun tertentu, belum tentu videonya melanggar. Jadi untuk menghindari hal itu, setiap laporan tetap akan kami review," kata Denny.

Hal serupa disampaikan oleh Noudhy Valdrino, Manajer Hubungan Pemerintahan Facebook Indonesia  yang mengurusi Facebook, Instagram dan WhatsApp.

Menurut Noudhy, setiap harinya Facebook dan Instagram menerima 1 miliar konten sehingga bisa dibayangkan seperti apa kompleksitas yang dihadapi dalam moderasi konten. Itu sebabnya, kata Noudhy, pelaporan dari pengguna atau pengawas pemilu akan sangat membantu.

"Pelaporan melalui aplikasi saat ini sudah sangat dipermudah. Cukup mencari tanda titik tiga di sebelah konten atau komen, itu ada fitur laporan yang bisa dipakai," kata Noudhy.

"Kami minta bantuan untuk melaporkan jika ada konten-konten bermasalah, bisa langsung dilaporkan ke aplikasi. Itu akan sangat membantu," tambah Noudhy.[]