Cyberthreat.id – Pengadilan banding Amerika Serikat di Washington mempercepat proses sidang gugatan yang diajukan Departemen Kehakiman.

Departemen Kehakiman sebelumnya mengajukan banding atas putusan hakim yang memerintahkan bahwa aturan larangan terhadap TikTok di toko aplikasi tak bisa diterapkan.

Hakim Distrik AS Carl Nichols di Washington mengeluarkan perintah awal pada 27 September yang melarang Departemen Perdagangan AS memerintahkan Apple dan Google untuk menghapus TikTok dari toko aplikasi.

Nichols berencana mengadakan dengar pendapat pada 4 November 2020: apakah akan mengizinkan pemerintah AS untuk melarang transaksi dengan TikTok atau tidak. Pelarangan efektif terhadap TikTok sebelumnya dijadwalkan Departemen Perdagangan AS berlaku pada 12 November 2020.

Pada Rabu (14 Oktober), seperti dikutip dari Reuters, TikTok mengatakan, pemerintah AS tak pernah memberikan bukti bahwa kode sumber TikTok pernah disusupi, dibagikan, atau digunakan untuk tujuan jahat.

“Tidak ada bukti bahwa pemerintah China pernah memperoleh akses ke data pengguna TikTok dan tidak ada bukti bahwa mesin rekomendasi TikTok secara sistematis terkait erat kepentingan politik China (atau lainnya)," ujar perusahaan.

ByteDance China, pemilik TikTok, mendapat tekanan untuk menjual aplikasi populer tersebut.  Presiden AS Donald Trump berpendapat bahwa TikTok menimbulkan masalah keamanan nasional karena data pribadi yang dikumpulkan dari 100 juta orang Amerika yang menggunakan aplikasi tersebut dapat diambil oleh pemerintah China.

Negosiasi sedang berlangsung antara Walmart Inc dan Oracle Corp untuk mengambil saham di perusahaan baru, TikTok Global, yang akan mengawasi operasi di AS.

Persyaratan utama dari kesepakatan itu, termasuk siapa yang akan memiliki kepemilikan mayoritas, sedang dalam sengketa.

Terpisah, Aliansi Pengguna WeChat AS juga sedang berjuang di pengadilan atas pelarangan aplikasi di AS. Sebelumnya, hakim federal di San Francisco membatalkan sementara pemberlakuan pelarangan terhadap aplikais milik Tencent Holding itu. Putusan sidang rencana ditetapkan pada Kamis (15 September 2020) waktu setempat: apakah larangan WeChat diberlakukan atau tidak.[]