Cyberthreat.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengatakan Centralized Equipment Identity Register (CEIR) sebagai mesin pusat pengolahan informasi nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) telah beroperasi kembali setelah beberapa lalu dilaporkan penuh.

"Sistem CEIR sudah bisa memasukkan IMEI baru," kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail, seperti dikutip dari Antaranews.com, Sabtu (10 Oktober 2020).

Awal Oktober lalu, Kementerian Perindustrian mengatakan, tidak bisa menginput data nomor IMEI dari Tanda Pendaftaran Produk (TPP) produksi dan impor ke CEIR. Ini lantaran mesin yang dipakai untuk menampung basis data nomor IMEI tersebut dalam kondisi penuh.

Akibatnya, TPP IMEI yang diajukan oleh pelaku usaha ke Kementerian Perindustrian per 23 September lalu tidak bisa diunggah ke CEIR.

Dengan kondisi tersebut, perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) yang tercatat di Kemenperin terancam tak mendapat sinyal.

CEIR yang penuh tersebut ditutup sementara oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yang saat ini sebagai pengelolanya. Ke depan, mesin ini bakal dihibahkan kepada pemerintah dan Kemenperin sebagai pengelolanya.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Dini Hanggandari pun mengatakan opsi terhadap masalah tersebut adalah cleansing, yaitu hanya menyimpan nomor IMEI yang aktif saja di mesin CEIR.

Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Pemerintah Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Syaiful Hayat, mengatakan, telah mengajukan surat kepada Kemenperin untuk segera memberikan solusi atas kondisi tersebut.

"Kami sudah kasih semacam pernyataan bahwa ini adalah IMEI-IMEI yang sudah diproduksi dan sudah diimpor, jadi memang sudah terealisasi, bukan IMEI kuota. Ini adalah IMEI yang memang sudah diproduksi atau sudah diimpor," dia melanjutkan.

Syaiful meminta pemerintah dapat menyelesaikan persoalan sistem CEIR agar konsumen dapat dengan tenang menggunakan ponsel mereka, sekaligus mengurangi kekhawatiran dari industri, sebab jika kondisi ini berlangsung lama akan berdampak pada berkurangnya jumlah produksi.

CEO Mito Mobile, Hansen, dalam keterangan tertulis, mengatakan jika persoalan IMEI terus berlanjut, dan tak kunjung ada solusi cepat, dikhawatirkan akan terjadi resesi di industri ponsel.

Baginya, soal TPP input IMEI ke CEIR menjadi pertaruhan hidup dan mati industri ponsel, tak terkecuali dengan Mito.

"Saya kira kejadian tersebut tidak hanya dialami oleh MITO, saya dengar kawan-kawan brand nasional lainnya mengalami problem yang sama. Jangan biarkan kami masuk ke jurang resesi lebih cepat. Jadi kami sangat berharap sekali pihak terkait untuk secepatnya mengatasi persoalan ini," ujar Hansen.

Sejak medio September lalu, pemerintah mulai memberlakukan pengendalian nomor IMEI. Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.[]