Cyberthreat.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya tengah menyiapkan sebuah aplikasi untuk memantau penegakan disiplin dalam penanganan pandemi Covid-19. Luhut pun meminta para Gubernur, Panglima Kodam, dan Kapolda di 10 provinsi untuk menggunakan aplikasi itu.

Hal itu disampaikan Luhut dalam rapat koordinasi Operasi Perubahan Perilaku bersama 9 gubernur melalui konferensi video, Senin sore (5 Oktober 2020).

Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) mengatakan, aplikasi itu nantinya akan menjadi sarana untuk memantau pelaporan dari daerah. Para personel aparat TNI, Polri dan Satpol PP yang bertugas di lapangan dapat memberikan laporan menggunakan sistem tersebut.

Ditargetkan rampung dalam dua pekan ke depan, aplikasi itu akan diterapkan di 10 provinsi yang kasus Covid-19 tergolong tinggi. Jakarta akan menjadi model pertama. Lalu dilanjutkan provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali dan Aceh yang memiliki kasus covid-19 tinggi.

"Setelah sistem ini selesai dibangun, masing-masing Pangdam dan Kapolda akan diberikan target minimal operasi harian yang harus dicapai. Nanti ada panduan teknisnya," kata Luhut.

Luhut ingin agar operasi yustisi dan simpatik yang dilakukan lebih masif dan terarah, terutama menyasar tempat-tempat kerumunan dan klaster Covid-19.

"Masing-masing Pangdam dan Kapolda diberikan target minimal operasi harian yang harus dicapai," ucapnya.

Luhut mengatakan, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada Korem, Kodim, dan Koramil serta Polres dan Polsek di setiap provinsi yang melaksanakan program operasi perubahan perilaku dengan baik. Penghargaan itu, kata dia, bisa berupa dana pembinaan atau rekomendasi sekolah.[]