Cyberthreat.id – Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT), Heru Sutadi, menyarankan agar pemerintah sebaiknya menambah kapasitas CEIR ketimbang melakukan opsi "pembersihan" nomor IMEI (cleansing) dari perangkat yang tidak aktif.

“Menurut saya prosesnya akan lama karena bisa jadi memang semua data IMEI itu valid, sehingga yang mudah adalah kapasitas ditambah,” ujar Heru kepada Cyberthreat.id, Senin (5 Oktober 2020).

Menurut dia, menambah kapasitas CEIR adalah solusi tercepat yang dapat dilakukan pemerintah mengingat dampaknya juga ke konsumen.

“Kebijakan apa pun yang diambil, konsumen jangan dirugikan. Termasuk, pada kondisi sekarang di mana database IMEI penuh. Jangan karena penuh, kemudian ponsel pengguna baik baru maupun lama yang dibeli jutaan rupiah, kemudian diblokir. Ini tentu merugikan konsumen,” kata dia.

---

Baca:

• Ponsel Baru Tak Dapat Sinyal, Asosiasi Ponsel: Kapasitas Tampung Mesin CEIR Saat Ini Hanya 1,2 Miliar Nomor IMEI
• Terjadi Masalah pada Mesin IMEI Kemenperin, Banyak Perangkat Terancam Tak Dapat Sinyal
• Asosiasi Ponsel Ingatkan Pemerintah soal Potensi Munculnya ‘IMEI Zombie’
• Tokopedia Ancam Tindak Penjual Ponsel di Platformnya yang Tak Ikuti Aturan IMEI
• Bawa Ponsel Pintar dari Luar Negeri, Anda Diberi Waktu 60 Hari untuk Daftar IMEI

---

Pekan lalu, Kementerian Perindustrian mengatakan, tidak bisa menginput data nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) dari Tanda Pendaftaran Produk (TPP) produksi dan impor ke Central Equipment Identity Register (CEIR). Ini lantaran mesin yang dipakai untuk menampung basis data nomor IMEI tersebut dalam kondisi penuh.

Akibatnya, TPP IMEI yang diajukan oleh pelaku usaha ke Kementerian Perindustrian per 23 September lalu tidak bisa diunggah ke CEIR.

Dengan kondisi tersebut, perangkat telekomunikasi jenis handphone, komputer genggam, dan komputer tablet (HKT) yang tercatat di Kemenperin terancam tak mendapat sinyal.

CEIR yang penuh tersebut ditutup sementara oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) yang saat ini sebagai pengelolanya. Ke depan, mesin ini bakal dihibahkan kepada pemerintah dan Kemenperin sebagai pengelolanya.

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin, Dini Hanggandari pun mengatakan opsi terhadap masalah tersebut adalah cleansing, yaitu hanya menyimpan nomor IMEI yang aktif saja di mesin CEIR.

Kebijakan tidak matang

Heru mengatakan, masalah yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah soal pengendalian nomor IMEI tidaklah dibuat secara matang.

“Sejak awal kan saya menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak matang. Bahkan, disahkan jelang pengumuman Kabinet Baru, yang arahnya jelas maksudnya apa dikeluarkan kebijakan,” kata dia.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah memikirkan solusi dari kondisi yang ada saat ini. Jika memang masih ada permasalahan, ia menilai lebih baik kembalikan ke kondisi awal di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan dan penindakan.

“Ditjen Bea dan Cukai lakukan pengawasan dan penindakan barang masuk secara ilegal dari luar negeri. Kalau pun masuk pasar, maka lakukan operasi pasar ke toko-toko termasuk lapak di e-commerce secara bersama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kominfo,” kata dia.[]

Redaktur: Andi Nugroho