Cyberthreat.id - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mempertanyakan soal dana Rp500 miliar yang yang diminta Perum Peruri dari Pertamina untuk proyek digitalisasi seperti yang pernah disampaikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama Pertamina beberapa waktu lalu.

“Kami ingin klarifikasi saja terkait paperless yang dilakukan Pertamina dalam rangka efisiensi. Kami dengar dari media bahwa Peruri itu minta Rp 500 miliar," kata Mufti Anam saat rapat dengan Peruri, Senin (28 September 2020), seperti dilansir dari Kompas.com.

"Jangan ini jadi isu-isu liar di masyarakat bahwa Peruri ini mau merampok uang rakyat di tengah pandemi, di tengah kondisi masyarakat kita yang nyari makan saja susah tapi mau merampok keuangan negara dengan cara yang sistematis," tambah Mufti.

Mendapat pertanyaan itu, Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani mengatakan tak bisa banyak berbicara karena menyangkut hal rahasia.

“Terkait yang viral ini Pak, ya mungkin kalau secara detail terkait hal yang bersifat kontrak tentunya mungkin ini hal yang confidential (rahasia), apalagi kami high security company. Jadi mungkin kami tidak banyak bicara di media karena nature dari high security company seperti itu,” kata Dwina.

Dia hanya bisa memastikan bahwa hubungan perusahaannya dengan Pertamina berjalan dengan baik.

Jadi mungkin bisa saya tambahkan bahwa hubungan kami dengan Pertamina juga sangat baik. Jadi sebetulnya enggak seperti yang ramai-ramai yang disampaikan,” ujarnya.

Dwina menambahkan, saat ini perusahaannya memiliki 117 klien, yang 35 diantaranya adalah perusahaan milik negara.

“Mungkin kami hanya bisa jelaskan terkait Pertamina ini, bahwa sama seperti apa yang kami juga sudah lakukan dengan demikian banyak klien lain, termasuk juga BUMN, bahwa kami sangat mendukung semua proses digitalisasi khususnya juga di BUMN dan selalu berkomitmen memberikan pelayanan dan harga yang terbaik Pak,” kata Dwina.

Sebelumnya, Ahok sempat melontarkan kekesalannya kepada Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp500 miliar untuk proyek digitalisasi paperless

“Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri masa minta Rp 500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina, itu BUMN juga,” kata Ahok dalam sebuah video pendek yang beredar.

Menurutnya, dengan nilai proyek sebesar itu, Peruri tidak perlu lagi melaksanakan tugasnya dalam beberapa tahun ke depan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengibaratkan Peruri sebagai ular piton dan ular sanca.

“Itu sama aja udah dapet Pertamina enggak mau kerja lagi, tidur sepuluh tahun, jadi ular sanca, ular piton saya bilang,” kata dia.

Lebih lanjut Ahok menyebutkan, proyek digitalisasi seharusnya bisa dilakukan dengan biaya yang jauh lebih murah.

Dilansir dari situs resmi peruri.co.id, selain sebagai perusahaan pencetak uang negara, Peruri memang telah melakukan transformasi bisnis dengan masuk ke bidang digital security platform.

Ada tiga jenis keamanan digital yang ditawarkan: Peruri Code, Peruri Sign, dan Peruri Trust.

Peruri Code  merupakan kode unik yang diproduksi sistem Peruri pada label sekuriti, dokumen dan atau media lainnya untuk menyimpan informasi public & private di dalamnya. Peruri Code memiliki peranan penting untuk penjaminan keaslian (authentication), kontrol distribusi (supply chain) dan penjaga brand image (brand protection) guna mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap suatu produk komersil.

Peruri Sign merupakan platform yang dimiliki Peruri untuk menjamin kerahasiaan data (confidentiality), melindungi integritas isi dokumen (data integrity), menjamin keaslian data (authentication) dan jaminan nirsangkal (non-repudiation) dari suatu dokumen elektronik sehingga dapat diketahui keabsahan dan keasliannya.

Ada pun Peruri Trust merupakan platform untuk melakukan end-to-end monitoring dokumen sehingga dokumen tidak mengalami perubahan dan dijamin keabsahan serta keasliannya.[]