
Ilustrasi | Foto: freepik.com
Ilustrasi | Foto: freepik.com
Cyberthreat.id - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merespons terkait maraknya SMS iklan yang dikirimkan ke pelanggan telepon seluler. Sebetulnya Sejak 2011 fenomena ini telah menjadi sorotan BPKN.
Dalam disikusi bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Rabu (23 September 2020), BPKN mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk menata sektor hulu industri telekomunikasi, di antaranya menegakkan aturan registrasi kartu seluler, menghentikan produksi nomor berlebihan, dan menekankan perlindungan konsumen.
Rekomendasi tersebut diberikan karena pada 2010-2013 banyak keluhan dan pengaduan dari konsumen yang berkaitan dengan hal tersebut.
Dari situlah, menurut Ketua BPKN, Rizal E. Halim, BKPN melakukan kajian terkait dengan penyelenggara dan perkembangan industri jasa telepon seluler di Indonesia.
Secara garis besar, masalah yang ditemukan dalam kajian tersebut, yaitu spamming, pengambilan secara sepihak hak konsumen, dan penyalahgunaan data konsumen.
Usulan lain, Rizal mengatakan, perlu ada penguatan regulasi di bidang telekomunikasi, khususnya yang menyangkut perlindungan konsumen dan perlu membentukan lembaga independen terakreditasi yang bertugas melakukan validasi tarif dan kesesuaian jasa layanan telekomunikasi.
"Regulator bidang telekomunikasi mendorong pelaku usaha untuk menjalankan good corporate governance melalui perangkat regulasi yang efektif dan pengawasan yang cermat serta penindakan yang tegas jika ada pihak-pihak yang melanggar,” kata Rizal saat dihubungi Cyberthreat.id, Rabu (23 September).
Selanjutnya, kata dia, sangat perlu untuk melibatkan peran stakeholder penyelenggara telekomunikasi untuk menegakkan kode etik, khususnya berkaitan perlindungan konsumen telekomunikasi dan peningkatan kinerja pengawasan oleh regulator.
Terkait dengan mobile international roaming, perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan dan edukasi pelanggan agar tidak dirugikan dengan adanya lonjakan tagihan (billing shock).
Terakhir, harus ada penghitungan jelas dan pemberitahuan dari operator terkait data seluler yang digunakan, kata dia.[]
Redaktur: Andi Nugroho
Share: