Cyberthreat.id - Kelompok peretas anonim membocorkan rincian data 1.003 perwira polisi di Kepolisian Belarusia, Eropa Timur. Tindakan ini disebut-sebut terkait tindak kekerasan yang dilakukan polisi saat menghadapi demonstran yang menentang Presiden Alexander Lukashenko.

Dikutip dari ZD Net, rincian data tersebut disebarkan melalui spreadsheet Google, dengan sebagian besar entri untuk perwira tinggi, seperti letnan, mayor, dan kapten. Data yang bocor tersebut berisi informasi seperti nama, tanggal lahir, dan departemen serta jabatan petugas.

Para peretas memberikan data tersebut kepada kepada kantor berita independen Belarusia Nexta, yang mendapatkan popularitas setelah mengungkap kebrutalan polisi selama demonstrasi anti-pemerintah yang baru terjadi. Mereka meminta pengikutnya untuk membantu memverifikasi keakuratan daftar, tetapi juga membantu memperluas data tersebut dengan rincian tambahan.

Nexta telah menerbitkan data tersebut dengan versi tidak direduksi melalui saluran resmi Telegram miliknya, pada Sabtu (19 September 2020). Nexta mengancam akan menerbitkan data tersebut dalam skala besar jika penahanan terus berlanjut.

"Jika penahanan berlanjut, kami akan terus menerbitkan data dalam skala besar. Tidak ada yang akan tetap anonim di bawah balaclava," ungkap Nexta.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situs resminya, Kementerian Dalam Negeri Belarusia mengkonfirmasi kebocoran data itu, tetapi juga memperingatkan bahwa mereka berencana untuk mencari dan menuntut para peretas dan pembocor. Situs web tersebut kemudian diserang dengan DDoS hingga tak bisa diakses, menurut pernyataan yang dibuat oleh berbagai peretas yang memproklamirkan diri di Twitter.

Belarusia hampir mengalami kekacauan total sejak 9 Agustus, setelah hasil pemilihan presiden diumumkan. Para pejabat mengatakan presiden petahana Alexander Lukashenko memenangkan masa jabatan keenam dengan sekitar 80% suara. Kandidat oposisi Sviatlana Tsikhanouskaya menuduh rezim saat ini melakukan penipuan besar-besaran dan mengklaim kemenangan dengan setidaknya 60% suara. Dia akhirnya meninggalkan negara itu lantaran khawatir dengan keselamatannya.

Protes besar-besaran meletus pada malam pemilihan dan berlanjut selama dua bulan terakhir. Demonstrasi tersebut menarik banyak orang meskipun ada tindakan keras dari pasukan polisi. Laporan dan video di lapangan yang diunggah di media sosial menunjukkan polisi memukuli pengunjuk rasa atau secara acak menangkap orang-orang di jalan, bahkan ketika mereka tidak melakukan protes.

Para tahanan dan keluarganya menuduh pemerintah dan aparat di Minsk melakukan intimidasi, penyiksaan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Bahkan, pada 1 September, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan menerima lebih dari 450 laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan polisi Belarusia pada bulan Agustus saja.

Saat ini, polisi dan militer Belarusia adalah satu-satunya pasukan yang masih mempertahankan kekuasaan Presiden Lukashenko. Dari luar negeri, Tsikhanouskaya meminta pimpinan polisi dan militer untuk mundur.

Terlepas dari tindakan keras polisi yang brutal, protes terus berlanjut di Minsk dan kota-kota besar. Protes juga diadakan pada hari Sabtu, dengan pasukan polisi menangkap lebih dari 200 wanita selama demonstrasi anti-pemerintah yang semua pesertanya wanita.[]

Editor: Yuswardi A. Suud