Cyberthreat.id - Pentagon pada Jumat (4 September 2020) kembali menegaskan keputusannya awal tahun ini untuk memberikan kontrak raksasa komputasi awan (Cloud Computing) senilai $ 10 miliar kepada Microsoft ketimbang Amazon.

Departemen Pertahanan (Dephan) AS mengatakan telah menyelesaikan peninjauan kompetisi Infrastruktur Pertahanan Perusahaan Bersama (Joint Enterprise Defense Infrastructure/JEDI). Dalam pernyataannya, Dephan AS menyebut proposal Microsoft mewakili "nilai-nilai terbaik bagi Pemerintah AS".

Pelaksanaan kontrak tidak akan segera dimulai karena adanya keputusan pengadilan federal yang diterbitkan pada bulan Februari yang masih harus diselesaikan, tetapi Pentagon "ingin segera mulai proyek ini dengan memberikan kemampuan/skill kepada petugas pria maupun wanita".

Seperti diketahui Departemen Pertahanan AS pada Oktober 2019 memberikan kontrak militer yang menguntungkan kepada Microsoft. Setelah mengetahui kabar tersebut, Amazon yang juga mengikuti tender mengajukan gugatan di bulan November yang berusaha menghentikan atau merombak kesepakatan.

Amazon mengklaim seluruh proses pemenang tender dipengaruhi secara tidak benar oleh "kebijakan bias" dari pemerintahan Donald Trump.

Presiden Trump secara terbuka dan secara pribadi berkali-kali mengindikasikan bahwa dia tidak ingin kontrak dimenangkan Amazon yang dimiliki Jeff Bezos. Trump diketahui kerap mengkritik Bezos begitu pun sebaliknya.

Hingga akhirnya Microsoft dinyatakan sebagai pemenang, sikap Amazon telah dianggap sebagai pelopor agar terjadinya kesepakatan tersebut.

Protes Amazon mendorong penyelidikan pengawas Pentagon atas masalah tersebut. Laporan yang dirilis pada bulan April mengatakan Dephan AS tidak dapat "secara pasti menentukan" apakah Gedung Putih mempengaruhi keputusan sehingga kontrak diberikan kepada Microsoft ketimbang Amazon.

Inspektur jenderal Dephan AS mengatakan tidak dapat memutuskan masalah tersebut karena penasihat umum Pentagon menginstruksikan para saksi untuk tidak menjawab pertanyaan tentang percakapan antara Gedung Putih dan Pentagon berdasarkan aturan "hak istimewa komunikasi presiden".

Penetapan Pentagon terbaru muncul setelah dua perusahaan lain, IBM dan Oracle, berargumen bahwa terdapat konflik kepentingan. Diduga seorang mantan karyawan Amazon membantu menulis persyaratan untuk panggilan awal proposal kontrak. Pengadilan Banding pada Kamis (3 September 2020) membantah argumen Oracle. []