Cyberthreat.id - Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono mengungkapkan bahwa influencer bisa dikenai sanksi jika mengiklankan produk secara berlebih-lebihan.

Hal ini dikatakan Veri menjawab pertanyaan peserta saat berbicara di webinar bertajuk “Pelindungan Konsumen di Masa New Normal” yang diadakan Kementerian Perdagangan, Kamis (3 September 2020).

Dalam webinar itu, seorang peserta bertanya siapa yang bertanggung jawab apabila sebuah produk atau jasa yang diiklankan oleh influencer di sosial media ternyata belakangan bermasalah.

Menjawab pertanyaan itu, Veri mengatakan sang influencer dapat dikenakan sanksi apabila menginklankan sebuah produk atau jasa secara berlebih-lebihan.

“Kalau misalnya ada unsur kesengajaan yang dilakukan influencer nah ini dapat dikenai sanksi, walaupun mereka hanya mengiklankan, tapi di situ jelas dengan mengiming-sesuatu  dengan berlebih-lebihan. Di Undang-Undang Perlindungan konsumen ada itu aturannya,” ujar dia.

Sayangnya, Veri tidak menjelaskan lebih rinci seperti apa yang dimaksud dengan mengiklankan berlebih-lebihan itu.

Meski begitu, Veri mengatakan pihaknya tidak serta merta mengenakan sanksi, melainkan akan melakukan pengawasan secara profesional.

Selama pandemi Covid-19, kata Veri, pihaknya menemukan terjadi pola perubahan aktivitas perdagangan berupa kenaikan volume penjualan di platform e-commerce yang membuat e-commerce menjadi salah satu solusi mengatasi defisit pajak.

Veri juga mengingatkan konsumen untuk berhati-hati dalam bertransaksi di platform online, termasuk memeriksa lebih teliti sebelum memutuskan membeli produk atau jasa yang diiklankan oleh influencer.

"Amati penjualnya, amati produknya, karena ada kalanya produk yang disampaikan ternyatga tidak sama ketika diterima oleh konsumen," kata Veri.

Menurutnya,, pihak Kementerian Perdagangan beberapa kali sudah mengingatkan platform perdagangan online untuk bertanggung jawab atas produk yang dijual di platform mereka.

“Nah ini sudah kami mintakan kepada para penjual agar bertanggung jawab, kami berikan peringatan dan mereka sudah membuat suatu pernyataan tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut dengan ancaman kalau mereka melakukan sampai kita temukan berkali-kali kami tidak segan melakukan pembekuan perizinannya.” kata Veri.

Veri mengaku aktif berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengamati pelaku usaha yang melakukan transaksi melalui perdagangan online. Koordinasi ini, kata dia, sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan pihaknya.

“Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, kami koordinasi dengan Kominfo untuk men-takedown website alamat situs mereka, tetapi tentunya dengan mudah mereka membuka situs baru sehingga masyarakat pun dengan gampang lagi melihat penjualan produknya,” kata dia tanpa menyebut contoh situs yang pernah dibekukan operasionalnya.

Veri berharap pelaku usaha yang melakukan transaksi online untuk mengikuti aturan yang berlaku seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

"Jadi di situ jelas sudah diatur bagaimana pelaku usaha e-commerce di dalam melakukan kegiatan usahanya. Nanti tindak lanjut dari PP tersebut ditindaklanjuti dengan suatu peraturan Menteri Perdagangan yang saat ini sedang disiapkan,” kata dia.[]

Editor: Yuswardi A. Suud