Cyberthreat.id - Anggota Komisi X DPR RI Dr. Muhammad Kadafi menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem terkait subsidi pulsa gratis bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen untuk mendukung pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19. Namun begitu, Kadafi mengingatkan agar distribusi subsidi diawasi dengan ketat.

"Kita mengapresiasi Kemendikbud yang memberikan subsidi kuota internet bagi peserta didik, pendidik, mahasiswa dan dosen. Kita harapkan pemberian subsidi ini dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat agar tepat sasaran dan tepat jumlah,” kata Kadafi seusai rapat kerja secara online dengan Mendikbud Nadiem Makariem, Kamis (27 Agustus 2020).

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rapat itu Nadiem Makarim mengumumkan akan memberikan subsidi pulsa untuk para siswa,  mahasiswa, guru dan dosen untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Bantuan diberikan selama empat bulan.

Rinciannya, para siswa akan mendapat bantuan paket data 35 GB per bulan, guru 45 GB, serta masing-masing 50 GB per bulan untuk mahasiswa dan dosen. Total biaya yang dikeluarkan untuk subsidi paket data ini senilai Rp 7,2 triliun.

Selain untuk paket data, Kemendikbud juga menyiapkan tambahan penerima tunjangan profesi sebesar Rp 1,7 triliun. (Selengkapnya: Sah! Mendikbud Subsidi Pulsa Gratis untuk Siswa dan Pendidik Selama 4 Bulan)

Menurut Kadafi, Menteri Nadiem sangat kooperatif dan menerima berbagai masukan untuk pengembangan dunia pendidikan, terutama untuk mencari solusi yang tepat agar pendidikan berjalan dengan baik di tengah pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan itu, Komisi X juga mengingatkan agar pelaksanaan kurikulum darurat di masa pandemi agar dapat terlaksana dengan baik dengan tetap memperhatikan standar pendidikan nasional.

“Kita juga mendorong Kemendikbud untuk menyediakan dan memastikan distribusi modul pembelajaran untuk peserta didik, pendidik dan orang tua. Khususnya untuk daerah yang tidak memiliki jaringan listrik, internet dan 3T serta layanan untuk peserta didik difabel,” tambah Kadafi.

Kemendikbud, kata Kadafi, juga perlu membuat kajian mengenai pembukaan sekolah pada zona hijau dan kuning dengan mempertimbangkan permasalahan setiap satuan pendidikan, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

“Bagi mereka yang berada di daerah yang terjangkau jaringan listrik dan internet, kita mendorong Kemendikbud memperluas penggunaan BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, serta skema penambahan dana untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.” katanya.

Selain itu, Kadafi juga mengapresiasi Kemendikbud atas capaian Opini BPK 2019 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian.

“Capaian ini diperoleh selama lima tahun berturut-turut. Sangat wajar untuk diberikan apresiasi,” kata politisi PKB yang terpilih menjadi anggota DPR-RI dari daerah Provinsi Lampung ini lagi.

Kadafi menambahkan, berdasarkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN maka Komisi X juga mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbud tahun 2019.

Menurut Kadafi, pada Raker itu Komisi X juga mendorong Kemendikbud untuk melengkapi paparan mengenai hal-hal pokok dalam LKPP.

“Khususnya terkait bidang pendidikan tinggi, antara lain mengenai penggunaan PNBP, BLU, dan hibah,” katanya.

Beberapa saran lainnya, Kadafi menambahkan, adalah yang berkaitan dengan landasan hukum terhadap semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.

“Ini sangat penting. Kemendikbud dapat mengkomunikasikannya dengan Komisi X DPR. Termasuk landasan hukum mengenai program Merdeka Belajar,” katanya.

Selain itu, Kadafi mengatakan, Komisi X juga sangat konsen terhadap nasib para guru-guru honorer. Karena itu, ia melanjutkan, Komisi X mendesak Kemendikbud untuk memperhatikan tenaga honorer dalam kebijakan pemberian tambahan penerimaan tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, tunjangan dosen dan tunjangan guru besar.

“Sangat penting diperhatikan, bahwa kenyamanan para tenaga pendidik itu sangat berpengaruh pada kuliatis pendidikan,” katanya.[]