Cyberthreat.id - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan akan memberikan subsidi pulsa untuk para siswa,  mahasiswa, guru dan dosen untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Bantuan diberikan selama empat bulan.

Rinciannya, para siswa akan mendapat bantuan paket data 35 GB per bulan, guru 45 GB, serta masing-masing 50 GB per bulan untuk mahasiswa dan dosen. Total biaya yang dikeluarkan untuk subsidi paket data ini senilai Rp 7,2 triliun.

Hal itu diumumkan Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang dilakukan secara online pada Kamis (27 Agustus 2020).

Selain untuk paket data, Kemendikbud juga menyiapkan tambahan penerima tunjangan profesi sebesar Rp 1,7 triliun.

Menteri Nadiem mengatakan rasa gembira bisa memberi kemudahan kepada peserta didik. Namun, Nadiem juga berjanji meningkatkan kinerja agar pembelajaran dapat berjalan optimal selama pandemi Covid-19.

"Alhamdulillah perjuangan kita sudah ada hasil nyata tahun ini, tapi saya tidak akan berhenti di sini, saya akan berjuang lebih lagi, tapi sampai sekarang janji saya bahwa pulsa untuk siswa dan mahasiswa alhamdulillah tercapai,” kata Nadiem seperti dikutip Jawa Pos.

Nadiem berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu merealisasikan subsidi pulsa ini, terutama Kementerian Keuangan yang mengalokasikan dana cadangan Rp10 triliun dari APBN 2020.

Dalam rapat itu, Komisi X DPR RI mengapresiasi kebijakan subsidi kuota internet itu, dengan catatan dilakukan pengawasan secara ketat agar tepat sasaran dan tepat jumlah.  (Baca: Anggota Komisi X DPR RI: Subsidi Pulsa untuk Siswa dan Pendidik Harus Tepat Sasaran dan Jumlah).

Batas Pendaftaran 31 Agustus
Menindaklanjuti pengumuman itu, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Jumeri, pada 27 Agustus kemarin telah menyurati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dalam suratnya, Jumeri menugaskan seluruh Kepala Satuan Pendidikan agar melengkapi nomor handphone untuk peserta didik yang aktif melalui aplikasi Dapodik (Data Pokok Pendidikan).

Ditegaskan juga, pengisian data harus dilakukan sebelum tanggal 31 Agustus 2020.

Kendala PJJ Menurut Dirjen Dikti
Sementara itu, dalam  wawancara dengan Cyberthreat.id, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Profesor Nizam mengatakan kendala utama dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi adalah koneksi internet. Mulai dari koneksi yang tidak stabil, hingga biaya yang harus dikeluarkan siswa dan pendidik agar terkoneksi ke jaringan internet.

"Kami koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan kerja sama dengan operator seluler untuk memberikan paket yang ramah kantong mahasiswa serta mengajukan pendanaan dari pemerintah untuk menyubsidi pulsa," kata Nizam, Kamis (27 Agustus 2020).

Hasil koordinasi itu, kata Nizam, Kominfo berjanji membantu memperluas jangkauan melalui para provider dan BAKTI untuk daerah 3T.

"Alhamdulillah bantuan pulsa untuk mahasiswa dan dosen insyaallah akan dapat diberikan oleh pemerintah," ujarnya.

Akhir April lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menerbitkan survei terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19.

Hasilnya, mayoritas mahasiswa (63,11) persen mengeluhkan fasilitas internet selama belajar daring. Ada tiga keluhan yag muncul: internet tidak stabil (30,85 persen), kuota internet tidak mencukupi (11,29 persen), dan gabungan keduanya  (20,97 persen).

Survei itu juga menemukan selama sebulan mahasiswa menghabiskan kuota internet di kisaran Rp 10.000 hingga Rp 400.000 per bulan.

Tentang perangkat yang digunakan, mayoritas mahasiswa belajar online melalui ponsel pintar (68,71 persen). Sisanya, memakai notebook (14,34 persen), desktop (10,7 persen), dan tablet (0,67 persen).

Survei ini mengambil sampel 237.193 mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Sebanyak 67,42 persen responden adalah mahasiswa perempuan, dan 32,58 persen laki-laki.[]