Cyberthreat.id - Situasi pandemi global menempatkan keamanan siber sebagai salah satu isu utama yang membuat semua pihak dituntut untuk mampu mengelola data dengan mengutamakan keamanan data.

Menurut Deputi III BSSN, Mayjen TNI Yoseph Puguh Eko Setiawan, untuk meningkatkan keamanan data ini, semua sektor dapat memanfaatkan penyimpanan data yang aman dan telah memenuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah, salah satunya PP No 71 tahun 2019.

Proses digitalisasi nasional yang aman, kata Yoseph, akan mendorong timbulnya kepercayaan publik atas ruang siber dan menumbuhkan potensi ekonomi digital di Indonesia.

Berbicara dalam webinar Data&Cloud Governance to Drive National Digitalization, pada Kamis (27 Agustus 2020), Yoseph menjabarkan lembaganya telah menyusun 5 pilar strategi keamanan siber nasional: ketahanan siber indonesia, kepastian hukum ruang siber, kemampuan teknologi siber, dukungan pertumbuhan ekonomi digital, dan kerjasama nasional dan internasional.

"Saat ini negara-negara di seluruh dunia sedang mengakselerasi kedaulatan data untuk memastikan bahwa data tersebut terlindungi dan dijamin kedaulatan digitalnya," papar Yoseph.

Sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia juga menyerukan isu keamanan data pada Pertemuan Tingkat Menteri Ekonomi Digital G20 yang diadakan pada Juli 2020. Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa proses pertukaran data harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menegaskan pentingnya peningkatan kebutuhan perlindungan dan keamanan data.

Menurut Yoseph, dalam arus pertukaran data dan informasi lintas server yang melewati lintas kewilayahan suatu negara menjadi salah satu bagian dari kegiatan ekonomi di era ekonomi digital saat ini.

Data ini, mencakup banyak aspek dan terdiri dari rangkaian informasi antara manufaktur hingga data finansial dan transaksi belanja yang dilakukan secara daring. Aliran data tersebut mendukung vendor-vendor e-commerce dalam melayani pesanan dan suplai produk, baik domestik maupun di manca negara.

Selain itu data ini juga bisa menjadi penggerak utama dalam bisnis, dengan memanfaatkan teknologi, seperti Kecerdasan Artifisial (AI), analitik dengan pembelajaran mesin, hingga komputasi cloud, yang dapat diterapkan di marketplace untuk mendorong terjadinya evolusi pada model bisnis yang mereka jalankan.

Berhubungan dengan isu keamanan data ini, pemerintah Indonesia berencana membangun sebuah data center nasional yang terintegrasi di empat lokasi. Data center nasional terintegrasi tersebut direncanakan selesai paling lambat tahun 2023. Seperti telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, data center nasional akan menjadi fondasi bagi realisasi inisiatif digitalisasi nasional.

“Tantangan besar bagi negera ini dalam menghadapi dunia digitalisasi, permasalahan yang terjadi di ranah siber menyangkut masalah keamanan dan kesejahteraan negara. Visi dan misi BSSN adalah menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien."[]

Editor: Yuswardi A. Suud