Ketua AJI Indonesia Abdul Manan
Ketua AJI Indonesia Abdul Manan
Cyberthreat.id - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan menilai peretasan terhadap sejumlah media baru-baru ini merupakan upaya pembungkaman terhadap media massa dengan cara-cara mafia.
"Peretasan ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri karena sebelumnya juga terjadi peretasan terhadap aktivis demokrasi. Ini jelas ada upaya membungkam perbedaan pandangan dengan cara-cara mafia. Dengan cara-cara gelap. Kita tahu, hanya negara kemampuan begitu," kata Abdul Manan dalam konferensi pers online yang digelar Komite Keselamatan Jurnalis Melawan Peretasan di mana AJI menjadi salah satu anggotanya, Senin (24 Agustus 2020).
Menurut Manan, peretasan yang antara lain menimpa Tempo.co dan Tirto.id terlalu serius untuk disebut sebagai ketidaksengajaan atau keisengan belaka.
"Media yang dijadikan sasaran peretasan ini bukan media entertainment atau media pendukung pemerintah, melainkan media-media yang cukup kritis terhadap pemerintah, khususnya soal penanganan Covid-19," kata Manan.
Itu sebabnya, Manan mengatakan, serangan itu terkesan cukup terstruktur, direncanakan, dan tidak mungkin dilakukan oleh orang iseng.
"Ini ancaman baru yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Kita harap teman-teman media yang mengalaminya mau terbuka menjelaskan apa yang terjadi, karena dengan begitu kita bisa tahu bagaimana mengantisipasinya," kata Manan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur LBH Pers Ade Wahyudin dan Sekjen Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika mengatakan selain Tempo.co dan Tirto.id ada dua media lagi yang sudah melaporkan juga mengalami peretasan, tapi belum bersedia diumumkan ke publik dengan alasan masih menginvestigasi kasusnya.
Manan menambahkan, dari pola serangan yang dilakukan, dirinya melihat serangan terhadap media itu terindikasi kuat untuk meredam sikap kritis media terhadap pemerintah.
"Karena kita tahu yang menjadi sasaran serangan itu adalah media-media yang pemberitaaannya membuat pemerintah tidak senang. Misalnya mempertanyakan soal obat baru yang dibikin oleh UNAIR, BIN dan TNI dan juga berita-berita lain yang mengesankan bahwa pemerintah ini tidak siap dan embuat kebijakan yang tidak berdasarkan bukti-bukti ilmiah," kata Manan.
Menurut Manan, pemerintah dan penegak hukum harus mengusut kasus ini secara serius. Sebab, kata dia, jika pemerintah membiarkannya maka layak dicurigai pemerintah punya andil di balik serangkaian aksi peretasan itu.
"Saya kira itu satu-satunya yang bisa dilakukan pemerintah kalau tidak mau dituding berada di balik peretasan ini," kata Manan.
Usman Hamid dari Amnesty Internasional Indonesia mengamini pernyataan Abdul Manan. Usman pun menyarankan media yang menjadi korban peretasan untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk ditindaklanjuti.
Selain AJI dan Amnesty Internasional Indonesia, Komite Keselamatan Jurnalis Melawan Peretasan juga beranggotakan LBH Pers, AMSI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Safenet.[]
Berita terkait:
Share:
