Ilustrasi | Foto: freepik.com
Ilustrasi | Foto: freepik.com
Cyberthreat.id – Huawei Technologies, salah satu raksasa teknologi China, mengalami masa-masa suram sejak pemerintahan Presiden Donald Trump pada tahun lalu melarang perangkat 5G-nya beroperasi di Amerika Serikat.
Larangan tersebut melebar hingga perusahaan AS tak boleh berbisnis dengan Huawei kecuali memiliki lisensi khusus yang dikeluarkan Departemen Perdagangan AS. Trump juga bergerilya ke negara-negara sekutunya agar menolak Huawei.
Meski perangkat 5G-nya ditolak di Negeri Uncle Sam, termasuk di Inggris, Australia, dan Selandia Baru, Rusia justru membuka peluang bagi Huawei.
Pada Minggu (23 Agustus 2020), seperti dikutip Sputniknews.com, diakses Senin (24 Agustus), Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan secara terbuka bahwa Rusia siap bekerja sama dengan China dan Huawei dalam pengembangan teknologi 5G.
Selama sesi tanya-jawab dalam forum “Territory of Meanings”, Lavrov mengatakan, tidak akan mencontoh Amerika Serikat yang tidak mau bekerja sama dengan China, khususnya Huawei.
Berita Terkait:
Ia menjelaskan, Rusia tertarik bekerja sama dengan negara lain untuk bersama-sama mengembangkan dan menerapkan teknologi modern.
“5G adalah masalah penting bagi kami,” kata Lavrov.
Ia juga menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa kesempatan mengatakan, jika Rusia tertinggal dalam pengembangan teknologi canggih, baik itu 5G maupun kecerdasan buatan, justru akan berdampak buruk bagi negara.
Pertengahan Agustus lalu, Departemen Perdagangan AS menyatakan akan memperketat pembatasan terhadap Huawei Technologies, terutama dari produsen chip di dunia.
AS berusaha mencari cara agar Huawei tak memperoleh pasokan semikonduktor mana pun tanpa lisensi khusus—termasuk chip yang dibuat oleh perusahaan asing yang telah dikembangkan atau diproduksi dengan perangkat lunak atau teknologi AS, demikian seperti dikutip dari Reuters, Senin (17 Agustus 2020).
Selain itu, pemerintah AS juga akan menambahkan 38 afiliasi Huawei di 21 negara ke daftar hitam ekonomi AS, kata sumber anonim Reuters.
Jika ditotal, jumlah afiliasi Huawei yang “dimasukkan kotak” menjadi 152 entitas terhitung sejak Huawei masuk daftar hitam pada Mei 2019.
Langkah Depdag AS tersebut, menurut sumber itu, akan segera diberlakukan. Aturan baru itu akan mewajibkan perusahaan yang termasuk dalam daftar hitam ekonomi untuk mendapatkan lisensi saat perusahaan, seperti Huawei, bertindak "sebagai pembeli, penerima barang perantara, penerima barang akhir, atau pengguna akhir".
Depdag juga mengonfirmasi tidak akan memperpanjang lisensi umum sementara yang berakhir pekan lalu untuk pengguna perangkat Huawei dan penyedia telekomunikasi. Pihak-pihak yang berkepentingan terkait Huawei harus mengajukan permohonan lisensi untuk transaksi yang sebelumnya diizinkan.[]
Share:
