Cyberthreat.id - Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani berbicara tentang ekosistem media di Kongres Kedua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang berlangsung secara virtual (Sabtu 22 Agustus 2020). Ia mengatakan disrupsi digital yang saat ini terjadi secara masif tidak selalu membawa hal positif sehingga tantangan terbesarnya adalah perlu dibangun ekosistem yang sehat. 

"Untuk bisa membangun sebuah ekosistem yang sehat, karena pada dasarnya disrupsi digital mungkin membawa banyak kebaikan, tapi juga kita tidak boleh memungkiri ada downside risenya. Banyak sekali negatif, risiko, yang kita semua tidak boleh tutup mata," ujar Sri Mulyani ketika menjadi keynote speaker di Kongres AMSI bertajuk 'Membangun Ekosistem Media Siber Berkelanjutan'.

Disrupsi digital, kata dia, membuat segala sesuatu menjadi efisien dan cepat sehingga akses terhadap informasi menjadi begitu sangat luas dan semakin merata atau disebut juga dengan demokratisasi dari informasi.

Akan tetapi, Sri mengingatkan, dibalik kebebasan itu siapa pun bisa jadi pembuat kontennya.

"Ironinya, dengan keterbukaan informasi dan akses yang luar biasa, tidak menjamin publik menjadi lebih well-educated, dan well-info, karena tadi content creator semuanya dan banyak yang punya tujuan lain membuat konten yang lebih menarik walaupun salah,” ujarnya.

Korban Clickbait

Sri Mulyani mencontohkan pembuatan konten yang mengundang klik (clickbait) di media-media. Bahwa di tengah gelombang informasi dan kemudahan mengaksesnya, tentu sangat membutuhkan akurasi dan integritas.

"Itu yang kita rasakan, yang penting cepat, belum tentu akurat, kalau media konvensional dulu kan ada editor, ada yang lihat, bahkan kalau satu berita "at least make sure" ada dua sisi pandangan dalam satu artikel, sehingga apa yang disebut balance ada. Sekarang kan tidak, ceplok saja, semakin kata-katanya sangat kontroversial, pasti jadi headline dan kemudian di frame," ujarnya.

Sebagai pejabat publik, Sri mengaku otaknya berpikir lebih keras dalam berkomunikasi di era digital.

"Makanya saya sebagai pejabat publik itu ngomong kayak (di kongres) gini aja otak saya kerjanya lima kali lebih keras, jangan sampai ini jadi clickbait," ujarnya.

Pernah menjadi korban Clickbait, Sri mengatakan dirinya sudah memahami bahwa setiap omongannya yang dikutip media bisa disalahartikan dan mengalami kesalahpahaman untuk mengundang klik.

"Kalau performance indikatornya berdasarkan klik dan klik itu selalu diberi judul dengan yang bombastis. Kalaupun isinya benar, judulnya misleading, karena saya sering jadi victim. Jadi, judulnya apa, isinya apa. [..] rasanya saya enggak ngomong kayak gitu, kenapa kayak begitu ya judulnya."

"Tapi, karena saya tahu bahwa teman-teman ingin ada kliknya, kalau ada kata Sri Mulyani ngomong sesuatu yang rada kontroversi pasti di-klik gitu. Jadi saya juga memahami itu," jelasnya.

Sri berharap clickbait tidak menjadi sebuah karakter sehingga perilaku ini seharusnya dikhawatirkan. Siapa pun, kata dia, tidak ingin mendistorsi konten yang dibicarakan/dibahas berbeda meskipun sebenarnya isi dan tujuannya baik.

Itu sebabnya Sri menekankan kolaborasi dan koordinasi berbagai pihak untuk membangun ekosistem yang sehat dari adanya disrupsi digital ini. 

"Masalah ini tidak mungkin ditangani oleh satu player, industri (media) dalam hal ini tidak mungkin, maka mari kita bekerja sama untuk menjaga bumi Indonesia ini dari kemampuan kita untuk menangani disrupsi. Bukannya kita menolak disrupsi, tapi mengelola disrupsi agar menjadi produktif dan menjadi  positif bagi kehidupan kita bernegara."

"Saya berharap kita (dengan AMSI) bisa berjalan seiring sejalan, partnership semakin kuat, komunikasi di antara kami dengan industri untuk bisa membangun sebuah ekosistem yang sehat," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, sebagai Menteri Keuangan Sri juga mengapresiasi AMSI dan Dewan Pers yang sudah melakukan tugasnya dalam berupaya membangun ekosistem sehat di media. 

"Saya senang bahwa dari kongres, AMSI, dari Dewan Pers, melakukan fungsinya atau tugasnya dari sisinya masing-masing. Umpamanya bernegosiasi dengan platform bahkan dengan para pemegang brand untuk bisa memiliki etika, karena kalau negara rusak mereka tidak bisa jual apa-apa di negara." []

Redaktur: Arif Rahman