Cyberthreat.id - Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, menyarankan kepada Tempo untuk membuat laporan ke pihak kepolisian terkait insiden peretasan terhadap situs web berita (tempo.co). Menurut Ade, pembuatan laporan bertujuan agar pihak kepolisian melakukan investigasi mendalam terkait dengan motif dan tujuan dari peretasan tersebut.

"Hal ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi media lain yang mengalami peretasan agar melaporkan kepolisian untuk dilakukan investigasi," ungkap Ade kepada Cyberthreat.id, Jumat (21 Agustus 2020).

Selain itu, jika terjadi kasus serupa terhadap media lain, Ade menyarankan agar media tersebut mengamankan sumber dayanya seperti jurnalis dan juga data-data yang dimilikinya agar tidak jatuh ke tangan yang salah.
 
"Mengamankan jurnalis supaya tidak terjadi kekerasan lanjutan kepada jurnalis, sedangkan data-data ini berkaitan dengan data peliputan berita yang penting agar tidak hilang," ujarnya.

Serangan ke media massa menurut Ade merupakan bentuk serangan digital yang menambah daftar kasus-kasus peretasan yang sudah terjadi beberapa kali. Terutama pihak-pihak yang dianggap kritis terhadap pemerintah.

"Serangan dengan pola serupa juga seringkali menyerang pihak-pihak yang kritis menyuarakan pendapatnya."

Dengan adanya kejadian peretasan dan ancaman serangan cyber ke media, Ade menyebut telah terjadi pembungkaman dan gangguan pers, khususnya dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber informasi dan kontrol sosial. Tindakan peretasan sekaligus merupakan bentuk pelanggaran hukum, sesuai dengan UU Pers.

"Melihat undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pasal 18 ayat (1) telah menegaskan bahwa setiap orang yang menghalangi dan menghalangi kemerdekaan pers, maka diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda 500 juta rupiah."

Jika ada masyarakat atau pihak lain yang merasa dirugikan dengan pemberitaan pers, bisa menggunakan mekanisme hak jawab atau Pengaduan langsung ke Dewan Pers, sesuai  peraturan yang ada dalam UU Pers.  []

Redaktur: Arif Rahman