Jakarta,Cyberthreat.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menuturkan, dalam waktu 5-10 tahun ke depan, model bisnis digital akan berubah menjadi bisnis pertukan data. Nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar Dollar per tahun.

Menurut Rudiantara, model bisnis digital yang berkembang saat ini, seperti transportasi online, seperti Grab, GoJek, lalu model bisnis memotong mata rantai suplai, seperti aplikasi penyedia pasokan food, seperti sayurbox, tanihub dan sebagainya akan berubah ke model bisnis pertukaran data. Oleh karena itu, Rudiantara menyarankan, supaya para startup mulai memikirkan model bisnis pertukaran data.

“Nanti 5 tahun lagi 10 tahun lagi itu akan terjadi perubahan. Sekarang di negara-negara maju sudah disiapkan perubahannya, tidak berbasis model yang ekonomi digital sekarang, tapi yang disebut pertukaran data atau yang disebut Data Free Flow with Trust (DFFT). Nilainya mencapai ratusan miliar Dollar per tahun loh,” kata Rudiantara usai acara Grab Velocity Venture (GVV) di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Senin (17 Juni 2019).

Rudiantara menjelaskan pertukaran data memiliki dua jenis, yakni data pribadi dan non data pribadi. Ia mencontohkan untuk non data pribadi akan berguna pada pemeliharaan komponen pesawat yang biasanya hanya berdasarkan jam terbang lalu kemudian ditangani di hanggar.

“Nanti itu enggak lagi begitu, nanti itu kalau begitu katakanlah setelah 100 atau 200 jam terbang dibuka, diperbaiki atau enggak dia dibuka, berarti kan enggak jalan pesawatnya,”ungkap Rudiantara.

Saat ini, kata dia, pesawat sudah mulai setiap mendarat atau mati mesin akan mengirim data mengenai terbang dari mana kemana, jarak, jam terbang dan lain sebagainya. Hasilnya akan dijadikan rujukan untuk perbaikan mesin pesawat.

“Nah data itu dikumpulkan semua menjadi namanya big data analitik kemudian artificial inteligent sampai kepada mesin learning, sehingga dibaca diproses diberitahu,” jelas Rudiantara.

Model seperti ini, lanjut Rudiantara, dapat terjadi secara cross border tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. “Itu yang disebut namanya data free flow with trust (DTFF). Ini bisnis yang besar luar biasa. Nah di kita belum banyak yang aware,” tambah Rudiantara.

Rudiantara menambahkan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia, harus segera menyiapkan diri atas model bisnis ekonomi digital yang akan berubah.

”Yang mendorong data free flow ini negara G7, negara 7 besar di dunia, dan Indonesia sekarang memang G20, tapi dalam 10 tahun mendatang indonesia jadi G7 kan, jadi Indonesia harus siap,” Makanya dari sekarang saya dorong semua mulai berpikir memenuhi model bisnis yang baru ini, tapi model bisnisnya bukan berbasis data pribadi, tapi betul-betul non personal data,” tegas Rudiantara.

Sebelumnya, dalam pertemuan negara-negara G20 di Jepang belum lama ini, Rudiantara mengungkapkan, pemerintah Republik Indonesia mendorong pertukaran data dan informasi secara global berlangsung dengan persyaratan tertentu.

“Dalam pertemuan teknis itu, Indonesia aktif memberikan dukungan karena pertukaran data di antara negara G20 memiliki manfaat potensial membuat kolaborasi dan kemitraan akan lebih efektif,” kata Rudiantara.

Rudiantara menegaskan, keberadaan data sebagai aset yang sangat bernilai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Indonesia menegaskan pelaksanaan pertukaran data antarnegara anggota G20 berlangsung memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan privasi, perlindungan data, hak atas kekayaan intelektual dan keamanan.

“Indonesia menyampaikan counter proposal, pelaksanaannya harus dilakukan secara inklusif dan bersyarat. Harus memperhatikan aspek-aspek antara lain, masalah privasi, perlindungan data, intellectual property right and security,” pungkas Rudiantara.[]