Cyberthreat.id – Google sedang bermasalah dengan Australia. Kisruh bermula dari pemerintah Australia yang meminta Google membayar konten berita lokal.

Kebijakan itu dituangkan dalam RUU yang saat ini sedang dibahas. Google dan Facebook mengkritik RUU tersebut.

Pada Senin (17 Agusutus 2020), raksasa teknologi mesin pencari internet itu menanggapi kebijakan itu melalui ”surat terbuka untuk warga Australia”.

Respons itu muncul sepekan sebelum pemerintah Australia menutup masukan publik terkait dengan rancangan undang-undang yang bakal membuat Google dan Facebook membayar berita yang disedot dari perusahaan media komersial lokal.

“UU yang diusulkan ... akan memaksa kami untuk menyediakan Anda Google Search dan YouTube  yang lebih buruk, dapat menyebabkan data Anda diserahkan ke perusahaan berita dan akan mengancam layanan gratis yang Anda gunakan di Australia,” ujar Direktur Pelaksana Google untuk Australia dan Selandia Baru, Mel Silva dalam surat itu seperti dikutip dari blog perusahaan, diakses Rabu (19 Agustus).

Menurut Google, layanan gratis yang selama ini berjalan terancam tak berfungsi lagi di Australia gara-gara RUU tersebut.

“Kami selalu memperlakukan semua pemilik situs web dengan adil dalam hal informasi yang kami bagikan tentang peringkat. RUU yang diusulkan tidak adil dan itu berarti hasil Google Search dan YouTube akan lebih buruk untuk Anda,” kata Mel Saliva.

“Kami bermitra erat dengan media berita Australia; kami telah membayar jutaan dolar kepada mereka dan mengirimkan miliaran klik gratis kepada mereka setiap tahun.”

“Kami juga telah menawarkan untuk membayar lebih untuk konten lisensi. Namun, alih-alih mendorong kemitraan semacam ini, undang-undang tersebut dibuat untuk memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan media besar dan mendorong mereka untuk membuat permintaan yang sangat besar dan tidak masuk akal yang akan membahayakan layanan gratis kami.”

“Jadi, kami ingin memberi tahu Anda. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mengubah RUU ini sehingga kami dapat melindungi cara kerja Google Search dan YouTube untuk Anda di Australia dan terus membangun kemitraan yang konstruktif dengan bisnis media berita, tidak memilih satu di antara yang lain,” kata Mel Saliva.

Ketua Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, Rod Sims, yang ikut merancang RUU tersebut, menyebut surat Google tersebut berisi informasi yang salah (misinformation).

"Google tidak akan diminta untuk membebani warga Australia biaya atas penggunaan layanan gratisnya, seperti Google Search dan YouTube, kecuali jika mereka memilih untuk melakukannya," kata Sims dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari APNews.

"Google juga tidak akan diminta untuk membagikan data pengguna tambahan apa pun kepada perusahaan berita Australia, kecuali jika mereka memilih untuk melakukannya,” Sims menambahkan.

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg, yang bertanggung jawab atas pengawas konsumen, mengatakan dalam sebuah pernyataan, RUU tetap terbuka mendapat masukan publik dan memberikan kesempatan bagi perusahaan media dan platform digital untuk memberikan umpan balik hingga 28 Agustus.

Sementara itu, Dosen Komunikasi Swinburne University, Belinda Barnet, memandang surat Google itu sebagai "latihan sinis" yang dirancang untuk "menakut-nakuti pengguna Google."

“Saya tidak melihat ada gunanya dalam argumen mana pun [dari surat tersebut, red],” katanya.

“Salah satu argumen yang paling ironis adalah bahwa mereka harus menyerahkan beberapa data ke perusahaan berita–misalnya, artikel mana yang telah dibaca orang dan berapa lama mereka telah membacanya – dan, [pernyataan ini] justru berasal dari pelanggar privasi utama dunia, tentunya pengumpul data terbesar di dunia,” kata Barnet.

Google dan Facebook dikritik di Australia karena mendominasi bisnis periklanan daring. Hal ini membuat penerbit berita terperosok dan terpaksa mereka berebut sisa bisnis iklan, tulis CNN.

Sebetulnya, kedua belah pihak juga saling membutuhkan. Platform membutuhkan penerbit berita untuk mengisi hasil pencarian dan feed mereka juga memberikan infor terkini. Sementara, penerbit berita membutuhkan platform untuk mendorong jumlah audiens ke situs web mereka.

Namun, selama bertahun-tahun yang terjadi, penerbit mengeluhkan Google dan Facebook yang mengambil keuntungan tidak adil dari bisnis berita—yang hanya memberi sedikit imbalan.

Sejak Januari 2019, lebih dari 200 redaksi berita di seluruh Australia telah mengurangi layanan, ditutup sementara, atau tutup selamanya, menurut perkiraan Australian Newsroom Mapping Project, yang dijalankan oleh Public Interest Journalism Initiative, sebuah grup nirlaba lokal.

Namun, Google punya alasan untuk menyangkal atas tudingan itu.

Google, misalnya, mengatakan bahwa justru perusahaan telah membantuk mengirimkan "miliaran klik ke penerbit berita Australia secara gratis setiap tahun senilai US$ 157 juta, tulis CNN.

Facebook juga menggembar-gemborkan membantu 2,3 miliar klik melalui “News Feed” secara gratis.

"Nilai ekonomi baik langsung maupun tidak langsung yang didapat Google dari berita adalah kecil," kata raksasa pencarian itu dalam sebuah pernyataan.

Tahun lalu, Google menghasilkan sekitar US$ 7,2 juta "dari klik pada iklan yang kemungkinan permintaan terkait berita di Australia.

Demikian pula, Facebook mengatakan bahwa "berita tidak mendorong nilai komersial jangka panjang yang signifikan untuk bisnis kami”, tulis CNN.

Facebook dalam argumen setebal 58 halaman pada Juni lalu mengatakan, meski mendukung beberapa jenis kerangka RUU itu untuk membantu perusahaan teknologi dan organisasi media bekerja sama, "tidaklah sehat atau berkelanjutan untuk mengharapkan bahwa dua perusahaan swasta, Facebook dan Google, semata-mata bertanggung jawab untuk mendukung kepentingan publik dan memecahkan tantangan yang dihadapi oleh industri media Australia," tulis Facebook.[]