Cyberthreat.id – Direktur Eksekutif The Institute for Digital Law and Society (Tordillas), Awaludin Marwan, mengusulkan agar lembaga pengawas yang dibentuk oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tidak berada di bawah lembaga atau kementerian lain.

"Kurang efektif kalau lembaga tersebut berada di bawah lembaga atau kementerian lain. Kalau bisa, langsung koordinasi dengan presiden akan lebih cepat ya," ujar Awal ketika dihubungi oleh Cyberthreat.id, Senin (17 Agustus 2020).

Saat ini pemerintah dan Komisi 1 DPR sedang membahas Rancangan UU PDP. Undang-undang ditargetkan selesai dibahas pada program legislasi DPR tahun ini. Dalam RUU tersebut, salah satu hal yang dibahas adalah lembaga pengawas perlindungan data.

Menurut Awal, lembaga tersebut tidak hanya bertugas sebagai pelaksana dan pengawas kebijakan UU PDP, tetapi juga memiliki fungsi lain mulai meningkatkan kesadaran pemilik sistem elektronik, membuat regulasi, hingga melakukan investigasi kasus perlindungan data pribadi.

"Artinya, setiap ada kasus kebocoran data, lembaga ini memiliki kewajiban untuk langsung melakukan investigasi dan memberikan sanksi terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE)," tutur Awal.

---

Berita Terkait:

• DPR Belum Satu Suara Soal Lembaga Pengawas Data Pribadi
• Otoritas Pelindungan Data Pribadi Diusulkan Bertanggung Jawab ke Presiden
• Lembaga Pengawas Perlindungan Data Harus Independen
• Lembaga Pengawas Data Pribadi Prancis Investigasi TikTok
• Australia Mengalami Seribu Kasus Data Breach dalam Setahun Terakhir

---

Untuk mendirikan lembaga pengawas yang independen, ia mengatakan, pemerintah dapat mencontoh beberapa negara yang sudah lebih dulu memiliki lembaga pengawas data pribadi.

Sebelumnya, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, juga mengungkapkan hal yang sama.

Menurut Wahyu, lembaga pengawas tidak hanya berfungsi sebagai ombudsman, auditor, konsultan, pendidik, penasihat kebijakan, dan negosiator, tapi juga harus dapat menegakkan hukum ketika aktor swasta atau publik yang melanggar undang-undang.

Pemerintah dan DPR, kata dia, bisa menetapkan lembaga independen itu bertanggung jawab pada siapa hingga standar yang tepat dalam pembentukan lembaga tersebut.[]

Redaktur: Andi Nugroho