Cyberthreat.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat di era Gubernur Ridwan Kamil menggenjot layanan publik dengan berbasis digital. Sejumlah layanan digital (aplikasi) telah dikembangkan.

Sekretaris Daerah Pemprov Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, adanya layanan berbasis teknologi, selain mendukung kinerja birokrasi, juga diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini sejumlah aplikasi yang dibangun oleh Pemprov Jabar. Pertama, Pusat Informasi dan Koordinasi Wabah Penyakit dan Bencana Jawa Barat (PIKOBAR).

Sehari setelah pengumuman situasi darurat Covid-19 pada April lalu, Gubernur Ridwan Kamil meluncurkan PIKOBAR dan dalam 16 hari menambahkan aplikasi-aplikasi lain.

“Sekarang (PIKOBAR) sudah diunduh 17.000 kali, pengguna aktif 1.600 orang,” ujar Setiawan dalam sedaring bertajuk “Transformasi Digital bukan Pilihan, tapi Keharusan” yang diadakan Kementerian Keuangan, Rabu (12 Agustus 2020).

Kedua, Sapa Warga. Ini aplikasi untuk mempermudah warga dalam menyampaikan aspirasi, mencari informasi, dan mendapatkan layanan publik. Dari program ini, pemprov memberikan para ketua rukun warga (RW) gawai untuk operasional tiap hari.

“Mereka [para RW] harus ada pelaporan, usulan, survei, dan sebagainya. Kemarin [layanan ini] kami pakai ini untuk verifikasi validasi penerima bantuan sosial (selama pandemi Covid-19),” kata dia.

“Para RW ini tidak semua gaptek, sekarang menuju literasi digital makin baik karena kami memberikan pelatihan-pelatihan,” ia menambahkan.

Ketiga, Solidaritas. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan data terkait bantuan sosial di Jabar. Selain itu, masyarakat dapat secara langsung melakukan pengecekan bantuan sosial yang didapat.

Keempat, Desa Digital. Karena Jabar tidak semuanya termasuk daerah perkotaan, pihaknya berkonsentrasi juga membangun desa digital dengan memberikan jaringan wifi gratis pada blank spot di pedesaan. Jabar bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Menurut Setiawan, kegiatan Desa Digital, termasuk pelatihan dan pendampingan dari berbagai mitra dan komunitas.

Pemanfaatan Desa Digital juga digunakan untuk meningkatkan potensi desa melalui ekonomi digital yang bekerja sama dengan e-commerce.

Di bidang perikanan, misalnya, bekerja sama dengan e-fishery, lalu pemanfaatan barang-barang terhubung internet untuk pengolahan pertanian, layanan telemedis untuk desa minim tenaga medis, akses pendidikan dengan Edubox, dan pelatihan konten kreatif.

“Sebaran penerima manfaat desa digital dan infrastruktur dibangun di 371 desa, kemudian pusat digitalisasi di 25 desa, layanan perikanan enam desa, layanan kesehatan enam desa, dan layanan pertanian dua desa,” ujar Setiawan.

Saat ini yang sedang dilakukan Jabar adalah membangun pusat kontrol (command center) di tiap kabupaten/kota guna sebagai wadah pengolahan mahadata (big data). Pusat data ini akan terpadu di tingkat provinsi yang saat ini telah terbangun.[]

Redaktur: Andi Nugroho