Cyberthreat.id – Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja K, mengatakan, keberadaan otoritas pengawas sangat penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menurut Ardi, lembaga pengawas tersebut bertugas untuk menangani kasus-kasus pelanggaran data, memastikan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik (PSTE), dan menangani sengketa banding.

Ardi menyarankan agar lembaga pengawas tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah sebab rentan penyalahgunaan.

"Lembaga pengawas ini bersifat independen agar mereka bisa bergerak tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu," kata dia kepada Cyberthreat.id, Selasa (11 Agustus 2020).

Dengan adanya lembaga pengawas ini, jika terjadi kasus pelanggaran data, seperti kasus Tokopedia, dapat diselesaikan secara birokratis dan tidak berlarut-larut, agar ada kepastian hukum dan keberlanjutan bisnis (business continuity).

---

Berita Terkait:

• DPR Belum Satu Suara Soal Lembaga Pengawas Data Pribadi
• Otoritas Pelindungan Data Pribadi Diusulkan Bertanggung Jawab ke Presiden
• Lembaga Pengawas Data Pribadi Prancis Investigasi TikTok
• Australia Mengalami Seribu Kasus Data Breach dalam Setahun Terakhir

---

"Lembaga independen yang bisa disebut sebagai otoritas perlindungan data pribadi ini mirip seperti KPK, KPPU, dan OJK. Pembentukan ini sangat penting karena perlindungan data menjadi aset strategis bangsa dan negara," ujar Ardi.

Saat ini pemerintah dan Komisi 1 DPR sedang membahas RUU PDP. Undang-undang ditargetkan selesai dibahas pada program legislasi DPR tahun ini. Dalam RUU tersebut, salah satu hal yang dibahas adalah lembaga pengawas perlindungan data.

Di sisi lain, Ardi juga menyoroti petugas pelindung data (data protection officer/DPO) yang bertugas mamastikan bahwa sebuah organisasi (PSTE) patuh pada hukum dan regulasi.

"Kasus-kasus kebocoran data, seperti Tokopedia akan langsung ditangani oleh lembaga independen, tetapi tetap tanggung jawab keamanan pengelolaan data berada di PSTE  itu sendiri," tutur Ardi.

Sebelumnya, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, menyebut lembaga pengawas independen penting dibentuk.

Lembaga tersebut berfungsi untuk memastikan pelindungan data pribadi serta kepatuhan pengendali dan prosesor data.

Menurut dia, peran lembaga independen tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan dalam UU PDP, tetapi juga memiliki fungsi meningkatkan kesadaran, konsultasi, dan pengembangan jaringan.

Lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ombudsman, auditor, konsultan, pendidik, penasihat kebijakan, dan negosiator. “Tapi, mereka juga harus dapat menegakkan hukum ketika aktor swasta atau publik yang melanggar UU," ujar Wahyudi dalam diskusi virtual "Urgensi Otoritas Pengawas Independen dalam Perlindungan Data Pribadi", Senin (10 Agustus 2020).[]

Redaktur: Andi Nugroho