Cyberthreat.id –TikTok telah menjadi aplikasi populer tahun lalu di Amerika Serikat. Aplikasi milik ByteDance Ltd itu—berkantor pusat di Beijing—dipakai sekitar 60 persen dari 26,5 juta pengguna aktif bulanan AS dengan rentang usia antara 16 hingga 24 tahun.

Tahun lalu, sorotan terhadap TikTok telah muncul, misal, dari kalangan militer AS yang lebih dulu diminta tak memakai TikTok di ponselnya. (Baca: Taruna Angkatan Darat AS Dilarang Gunakan TikTok)

Sorotan itu di tengah ketegangan AS dan China terkait Huawei Technologies. AS menuding perangkat 5G Huawei berisiko terhadap keamanan nasionalnya. Sayangnya, isu Huawei “menenggelamkan” TikTok. (Baca: Ini Strategi TikTok Menghindari Penyelidikan AS)

Media 2020, ketika AS gencar melarang Huawei, termasuk membujuk sekutunya, seperti Inggris, Australia, Selandia Baru, dan sejumlah negara di Eropa, India mengalami konflik dengan China.

Konflik yang bermula dari perkelahian militer kedua negara di perbatasan Himalaya itu, berujung pada pelarangan puluhan aplikasi China oleh pemerintah India, salah satunya TikTok. Padahal, India adalah salah satu pasar terbesar TikTok di luar China.

TikTok adalah sensasi baru di India. Dengan lebih dari 600 juta unduhan, India menyumbang 30 persen dari 2 miliar unduhan di seluruh dunia. Sebelum diblokir, ByteDance berencana untuk berinvestasi senilai  US$1 miliar di India yang merupakan pasar pertumbuhan utama di mana TikTok mempekerjakan 2.000 orang. (Baca: Jeritan Hati Content Creator Setelah Pemerintah India Blokir TikTok)

Di Negeri Paman Sam, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo turut berkomentar usai India melarang TikTok, bahwa AS juga akan melarangnya dalam waktu dekat. Tak lama kemudian, muncul RUU larangan pegawai negeri sipil menginstal TikTok di perangkat pemerintah. (Baca: AS Larang Pegawainya Instal TikTok di Perangkat Pemerintah)

Ketika isu Huawei “mereda”, sejak Inggris akhirnya ikuti jejak AS yang melarang perangkat China itu, TikTok menjadi isu baru ketegangan antara AS dan China.

Presiden Donald Trump mengatakan tetap akan melarang TikTok meski Microsoft berencana membeli operasional perusahaan khusus di AS. Namun, ia berubah pikiran dan memberikan waktu hingga 15 September kepada Microsoft dan ByteDance untuk negosiasi dalam mencari kesepakatan. Tak hanya TikTok AS, Microsoft juga berencana membeli layanan tersebut di Kanada, Australia, dan Selandia Baru. (Baca: TikTok Akan Dibeli Microsoft, Trump Berubah Pikiran: Silakan Negosiasi!)

Bagaimana jejak perjalanan TikTok yang kini mendunia hingga akhirnya berseteru dengan AS, berikut ini seperti dirangkum dari Reuters, diakses Jumat (7 Agustus 2020):

2012 – ByteDance didirikan oleh Zhang Yiming di Beijing.

2016 –  ByteDance meluncurkan Douyin, TikTok versi Cina.

2017 –  TikTok diluncurkan. ByteDance membeli aplikasi video AS Flipgram dan Musical.ly.

2018 –  ByteDance mengintegrasikan Musical.ly ke TikTok. Pemerintah Indonesia sempat melarang TikTok karena mengandung "pornografi, konten yang tidak pantas, dan penistaan ​​agama". Larangan dicabut seminggu kemudian setelah TikTok setuju untuk menghapus "semua konten negatif" dari aplikasi dan membuka kantor di Indonesia.

Februari 2019 –  ByteDance setuju untuk membayar denda US$ 5,7 juta kepada Komisi Perdagangan Federal AS atas pengumpulan informasi pribadi ilegal dari anak di bawah umur.

Maret 2019 – TikTok melampaui 1 miliar unduhan secara global di App Store Apple dan Google Play.

April 2019 – Pengadilan di negara bagian Tamil Nadu di India selatan meminta pemerintah federal India untuk melarang pengunduhan TikTok, yang katanya mendorong pornografi. Larangan sementara berlangsung selama dua minggu.

Akhir 2019 –  Komite Investasi Asing di Amerika Serikat mulai meninjau pembelian TikTok dari Musical.ly.

April 2020 – TikTok mencapai 2 miliar unduhan secara global.

Mei 2020 –  TikTok menunjuk mantan kepala streaming Walt Disney Kevin Mayer sebagai CEO.

10 Juni 2020 –  Regulator Uni Eropa mulai meneliti praktik TikTok setelah komisi perlindungan data Belanda memutuskan untuk membuka penyelidikan atas kebijakan perusahaan dalam melindungi data anak-anak.

29 Juni 2020 –  TikTok dan lusinan aplikasi China lainnya dilarang oleh India dengan alasan keamanan. Larangan itu muncul setelah konflik perbatasan yang mematikan antara India dan China awal Juni.

6 Juli 2020 –  Ketika ditanya oleh Fox News apakah Amerika Serikat sedang melihat potensi pelarangan TikTok, kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. (Baca: Tiga Pejabat Donald Trump Serang TikTok)

7 Juli 2020 – Trump menyarankan larangan TikTok dapat dikerahkan untuk menghukum Cina karena menyebarnya virus corona.

20 Juli 2020 – Australia sedang memeriksa TikTok untuk risiko yang mungkin ditimbulkan terkait dengan potensi campur tangan asing dan masalah privasi data, sumber pemerintah kepada Reuters.

28 Juli 2020 – Kepala Divisi Kecerdasan TikTok Ma Wei-Ying memutuskan hengkang dari perusahaan. Ini lantaran perusahaan mendapat tekanan berat dari AS terkait keamanan dan privasi pengguna. Ma Wei-Ying yang merupakan mantan pekerja Microsoft bergabung dengan ByteDance untuk menjadi wakil presiden dan kepala lab AI pada 2017. (Baca: TikTok Hadapi Banyak Tekanan, Bos Kecerdasan Buatan Hengkang)

29 Juli 2020 – Anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang memutuskan untuk mendesak pemerintah mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan TikTok, khawatir bahwa data pengguna dapat berakhir di tangan pemerintah China, lapor lembaga penyiaranan publik NHK. (Baca: Jepang Wacanakan Blokir TikTok, Diajak Amerika?)

31 Juli 2020 – Trump memberitahu wartawan bahwa dia berencana untuk melarang TikTok di Amerika Serikat dalam waktu 24 jam.

2 Agustus 2020 –  Microsoft mengumumkan sedang menjajaki pembelian layanan TikTok di AS, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.

4 Agustus 2020 –  Australia belum menemukan bukti yang menunjukkan bahwa mereka harus membatasi TikTok, kata Perdana Menteri negara itu Scott Morrison.

5 Agustus 2020 – Warganet China menghujat ByteDance di Weibo lantaran perusahaan dianggap terlalu cepat menyerah untuk menjual operasional TikTok AS ke Microsoft.

6 Agustus 2020 – Senat AS menyetujui RUU pelarangan pegawai negeri federal untuk menginstal TikTok di perangkat pemerintah.[]