Jakarta, Cyberthreat.id - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menyebut pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pengamanan dan ketahanan ruang siber dalam waktu dekat.

"Karena memang siber kita tertinggal dari yang lain," kata Hinsa saat menyampaikan presentasi singkat sebelum rapat kerja tertutup BSSN dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin 17 Juni 2019.

Dalam paparannya Hinsa menyampaikan lima program kerja BSSN tahun 2020 dengan anggaran Rp 2,2 triliun. Pembangunan SDM satu tahun ke depan memakan biaya operasional sebesar Rp 24 miliar.

Prioritas pengamanan dan ketahanan ruang siber terbagi dua. Pertama, pembangunan dan penguatan CERT (Computer Emergency Response Team) yang merupakan tim koordinasi teknis terkait insiden di Internet di seluruh dunia.

Anggaran untuk membangun CERT mencapai Rp 264 miliar. 

Kedua, pengamanan infrastruktur siber yang memerlukan biaya Rp 218 miliar. Dalam melaksanakan tugas ini BSSN telah menyusun peta kerja sama dengan berbagai universitas, badan Litbang dan berbagai institusi. 

"Memang kami ingin mempercepat pembangunan terkait dengan infrastruktur, teknologi dan SDM ini. Melihat situasi sekarang kita sudah masuk ke zaman digital global. Artinya kita harus segera menyesuaikan diri," ujarnya.

Kemudian Hinsa membahas payung hukum Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamsiber) yang merupakan usulan DPR dan kini masih dibahas di Badan Legislasi (Baleg). Anggaran penyusunan RUU Kamsiber dan peraturan turunannya mencapai Rp 18,8 miliar.

"Kami lihat tadi tanggapan dari Komisi I sangat positif dan kami berterima kasih. Mereka paham dinamika dan perubahan begitu cepat sementara masalah dan kebutuhan terus bertambah."

Terakhir, Hinsa memaparkan tugas dan fungsi BSSN sebagai koordinator fan kolaborator pengamanan siber nasional. Anggaran untuk tugas ini termasuk peningkatan kerja sama internasional bidang siber seperti transfer teknologi.

"Apa yang kami sampaikan ini memang standar umum di berbagai negara."