Cyberthreat.id – Pemerintah menargetkan layanan seluler 4G bisa dinikmati di seluruh wilayah di Indonesia pada akhir 2022.

Saat ini jumlah wilayah yang belum menikmati layanan 4G sebanyak 12.548 desa/kelurahan atau sekitar 15 persen dari 83.218 desa/kelurahan.

"Yang cukup menantang hingga di akhir 2022 semua persoalan sinyal khususnya sinyal seluler 4G ini bisa hadir di 15 persen desa tadi," kata Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Anang Latif, Senin (20 Juli 2020).

"Setidaknya, di awal 2023 semuanya bisa menggunakan internet secara layak, punya kualitas yang memadai," ujar Anang dalam seminar daring (sedaring) bertajuk “Mendorong Akselerasi Transformasi Digital–Peran Infrastruktur TIK”.

Menurut dia, saat ini baru 70.670 wilayah atau 85 persen yang terlayani sinyal 4G.

Dari jumlah desa yang belum terlayani tersebut terdiri atas 9.113 wilayah (10,9 persen) berada di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan). Lalu, 3.435 wilayah (4,1 persen) terletak di luar 3T.

Untuk pembangunan infrastruktur di wilayah 3T menjadi tanggung jawab BAKTI. Saat ini masih pembangunan di 1.096 wilayah masih berlangsung. Ada pun 113 wilayah lain telah ditingkatkan dari layanan 2G dan 3G ke layanan 4G.

“Berarti, terdapat 7.904 wilayah yang belum terjangkau layanan 4G,” kata Anang.

Dari jumlah tersebut, 65 persen berada di Papua dan Papua Barat. Perincian, 4.380 wilayah di Papua dan 824 wilayah di Papua Barat.

"Geografi di Papua menjadi tantangan utama, bagaimana kami bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sinyal dengan medan yang cukup sangat bergunung dan beberapa lokasinya banyak yang tidak ada listrik," kata Anang.

Ia optimistis akhir tahun ini bisa menambah jangkauan layanan 4G di 639 wilayah 3T dan 4.200 di akhir 2021.

Lalu, pada 2022 difokuskan pembangunan infrastruktur di 3.065 wilayah. Diharapkan pada akhir 2022, Indonesia bisa merdeka sinyal, kata Anang.

Sementara, Anang menjelaskan, untuk 3.435 wilayah (4,1 persen) di luar 3T akan diserahkan kepada operator-operator seluler untuk membangun infrastruktur 4G.

Anang mengatakan, Kementerian Kominfo secara intensif membicarakan dengan operator seluler agar bisa menyelesaikan persoalan layanan 4G tersebut di daerah non-3T.

Sembari membangun layanan 4G, kata dia, harus dibarengi dengan literasi digital di masyarakat. Ia khawatir bila tidak diikuti, muncul efek negatif dengan hadirnya sinyal 4G.

"Apabila tanpa pendampingan, khawatirnya justru hal-hal negatif yang timbul duluan yang menguat, khususnya di daerah tersebut. Padahal, banyak potensi digital ekonomi, pendidikan jarak jauh, kesehatan jarak jauh," tutur Anang.[]

Redaktur: Andi Nugroho