Cyberthreat.id - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan pemerintah membutuhkan mesin yang lebih kuat untuk memblokir konten negatif seperti situs judi dan hoax agar pemblokiran lebih efektif dan efisien.

Hal itu diungkapkan Semuel dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pengawasan Terhadap Informasi Dan Information Communication Technologi (ICT) Dalam Masa Pandemi COVID-19 di Komisi I DPR RI, Senin (13 Juli 2020).

"Saat ini kami sudah memblokir 1,3 juta website terkait konten negatif, di dalamnya itu ada 220 ribu website judi. Perlu tidak penanganan khusus? saya rasa perlu dan kami sedang mengajukan anggaran ke pemerintah untuk tahun depan, kita minta mesin yang lebih kuat yang bisa menangani hal ini sampai ke detail-detailnya," kata pria karib disapa Sammy tersebut.

Mesin yang lebih kuat akan membantu pemerintah untuk langsung memblokir tanpa meminta ke operator. Selama ini, kata dia, pemerintah tidak punya mesin untuk urusan blokir. Artinya, pemerintah tidak pernah melakukan blokir, tetapi blokir dilakukan oleh operator sementara pemerintah hanya punya wewenang.

"Jadi, mesin blokir itu juga tidak dilakukan oleh operator saja, tapi juga bisa dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Kominfo sedang mengkaji sisi teknis dari mesin blokir yang anggarannya sudah diajukan untuk tahun 2021. Sammy mengatakan pemerintah membutuhkan dukungan atau support dari komisi I untuk membeli mesin blokir ini. 

"Mungkin nanti kalau disetujui untuk perubahan pengajuan anggaran, itu kita akan minta juga persetujuan dari Komisi I, tapi saat ini anggaran itu masih belum ada di pagu kami, pagu indikatif kami awalnya cuma 5 triliun, Pak Menteri minta ini bisa 25 triliun salah satunya adalah mesin buat kami, kami usulkan 1 triliun mesin itu,” kata Sammy.

Mekanisme Crawling

Sammy juga menjelaskan salah satu mekanisme penanganan konten negatif yang berjalan saat ini adalah mesin crawling. Prosesnya, kata dia, ketika ditemukan hasil Crawling, maka Kominfo kemudian mengajukan ke operator, lalu dilakukan blokir.

Crawling juga dilakukan di media sosial yang menjadi salah satu sarang penyebaran hoax. Menurut Sammy, sekitar 730 ribu konten yang terdapat di media sosial sudah di takedown melalui mesin ini.

"Saat ini kita menemukan dari hasil crawling, kita ajukan, kita melakukan pemblokiran," ujarnya.

Dalam pengajuan pemblokiran ke operator terkait konten hoax, Kominfo terlebih dahulu melakukan validasi konten.

"Karena suatu konten harus dilakukan validasi. Kami terus terang juga pernah melakukan kesalahan, yang semestinya bukan hoax tapi kami stempel hoaks, itu menjadi perdebatan di publik," kata Sammy.

Ia juga menyinggung penegakan hukum hoax terkait Covid-19 sudah mencapai 104 kasus yang ditangani Kepolisian RI periode 30 Januari 2020 sampai dengan 13 Juli 2020 dengan rincian penanganan pada 28 wilayah Polda.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI, Ilham Pangestu, menanyakan kepada Sammy terkait langkah konkret pemerintah dalam mengantisipasi judi online (online gambling). 

"Judi online sangat membahayakan juga di masa Covid. Di Aceh itu semua orang judi online karena di rumah. Bagaimana cara mengantisipasi online gambling secara konkret, apakah hanya blokir domain saja? Dari awal saya di sini sampai membahas anggaran sampai dengan Covid ini belum ada satupun anggaran ini dari Kominfo untuk menangani judi online ini," ujar Ilham.[]

Redaktur: Arif Rahman