Cyberthreat.id – Kementerian Dalam Negeri membuat terobosan dalam pengurusan administrasi kependudukan secara daring. Ini sebagai solusi karena layanan tatap muka masih banyak kendala.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, masyarakat bisa mengurus adminduk via situs web dan aplikasi smartphone.

Aplikasi bisa diunduh di Google Play Store atau Anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan layanan adminduk daring tersebut, dokumen bisa dikirimkan langsung ke masyarakat dalam format file PDF melalui email atau ponsel pintar (smartphone).

Dengan begitu, kata Zudan, masyarakat yang mengurus seluruh dokumen kependudukan (kecuali KTP-elektronik dan kartu identitas anak/KIA), seperti akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, atau kartu keluarga (KK) tak perlu lagi antre di Dinas Dukcapil setempat.

“Dari file PDF itu warga bisa mencetak dokumen kependudukan secara mandiri yang dibutuhkan dari rumah dengan menggunakan kertas HVS warna putih ukuran A4 80 gram," kata Zudan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8 Juli 2020).

Mengapa harus kertas HVS biasa? Zudan menjelaskan, hal itu guna mempermudah pencetakan oleh masyarakat.

"Dulu kalau KK hilang, warga harus buat lagi datang ke kantor Dinas Dukcapil. Akta kelahiran hilang harus antre lagi ke Dukcapil. Sekarang akta lahir hilang, KK hilang tinggal cetak lagi di rumah, bisa cetak sendiri, sepanjang yang bersangkutan masih punya file PDF atau link-nya dan yang penting tidak ada elemen datanya yang berubah," jelas Zudan.

Bila ada elemen data yang berubah, harus diperbarui kembali ke Dinas Dukcapil setempat.

Meski dicetak sendiri, keasliannya akan dicek melalui kode QR pada dokumen di kertas HVS ini sebagai ganti tanda tangan dan cap basah yang dulu dicetak dengan security printing.

"Jadi sekarang sangat mudah untuk mengetahui keaslian dokumen kependudukan yang dengan tanda tangan elektronik," tutur Zudan.

Bila dokumen tersebut asli, hasil pindai akan muncul tanda centang warna hijau dan tertulis dokumen aktif, NIK pemohon, nama pemohon dan nomor dokumen.

Sebaliknya, bila dokumen palsu atau tidak sesuai dengan basis data base, akan muncul centang warna merah.

Dengan terobosan itu, menurut Zudan, negara berhemat Rp 450 miliar di tahun 2020. Keuntungan lain, praktik calo bisa dikurangi.

Langkah-langkah yang dilakukan

Pertama, masyarakat mengajukan permohonan pencetakan dokumen kependudukan dengan mendatangi pilihan: kantor Dinas Dukcapil setempat, situs web, dan aplikasi seluler yang disediakan oleh masing-masing pemkot/pemkab. Masyarakat wajib memberikan nomor ponsel atau alamat email.

Kedua, Dinas Dukcapil akan memproses permohonan masyarakat .

Ketiga, setelah permohonan pelayanan kependudukan diproses sampai dengan diteken elektronik oleh kepala Dinas Dukcapil, lalu sistem aplikasi SIAK akan mengirimkan notifikasi kepada masyarakat melalui SMS dan email, berupa informasi tautan web untuk cetak dokumen kependudukan dan PIN.

Keempat, masyarakat dapat mempergunakan informasi tersebut untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri di rumah atau ditempat mana pun.

Kelimat, untuk memastikan keamanannya, diberikan PIN secara pribadi oleh Dinas Dukcapil kepada masyarakat yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan melalui  email maupun SMS.

“Proses pelayanan administrasi kependudukan bisa lebih mudah dan cepat karena Dinas Dukcapil tidak perlu lagi melakukan pengadaan untuk blanko kartu keluarga, blangko akta kelahiran, blangko akta kematian, dan blangko akta perkawinan,” ujar Zudan.[]