Cyberthreat.id – Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja K, mengatakan, dalam kasus kebocoran data pengguna, tanggung jawab berada di sejumlah pihak, seperti Kementerian Kominfo, Polri, dan penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Menurut Ardi, dalam kasus pelanggaran data, polisi bertindak dalam urusan pidana. Namun, terkait penelusuran, pemblokiran protokol internet (IP) dan konten-konten di media sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo.

Ardi menyampaikan hal itu ketika ditanya Cyberthreat.id , Senin (6 Juli 2020), tentang sejumlah kasus pelanggaran data di Indonesia. Kasus pelanggaran data yang terungkap ke publik dalam semester pertama 2020 dialami oleh Tokopedia, Bhinneka.com, Rencanamu.id, KPU RI, dan Polri

Ardi melihat Kementerian Kominfo cukup aktif dalam melakukan kegiatan penertiban konten di internet.Meski pemerintah ikut dalam pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik, kata Ardi, tetap tanggung jawab agar data tidak bocor ada di pemilik sistem.

"Kebocoran data atau lebih tepat kecerobohan biasanya justru ada di penyelenggara sistem elektronik. Hal ini bisa juga karena ulah orang dalam atau pemasangan perangkat yang tidak diaudit sebelumnya sehingga ada malware yang jadi backdoor," tutup Ardi.

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, mengatakan, kasus kebocoran data Tokopedia yang tersebar di media sosial tidak mudah diselesaikan.

"Yang menyangkut PSE perlu dilakukan pendalaman oleh tenaga-tenaga yang ahli yang mendalami secara khusus dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama yang saat ini sedang berproses," kata Johnny dalam konferensi pers di Kemkominfo Tv, Senin.

Alasan itulah yang membuat Kominfo dapat memaklumi mengapa Tokopedia belum merilis hasil investigasinya terkait kebocoran data tersebut.

"Karena hasilnya prosesnya sedang berlangsung. Tetapi, satu hal yang pasti, kami tentu berharap untuk pemilik data pribadi menjaga benar-benar khususnya memperhatikan betul Nomor Induk Kependudukan-nya, Nomor Kartu Keluarga, dan menggunakan One-Time-Password (OTP) dengan tidak gampang memberikan informasi yang sangat spesifik ini kepada pihak-pihak lain," ujar Johnny.[]

Redaktur: Andi Nugroho