Cyberthreat.id - Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerjasama untuk menciptakan sistem elektronik yang aman di lingkungan DPR RI.

Dalam MoU ini, DPR memanfaatkan Sertifikat Elektronik milik BSSN. Sertifikat ini dapat melindungi keamanan serta keabsahan dokumen, sekaligus mendukung gerakan tanpa kertas (paperless) sebagai perwujudan parlemen modern.

"Mewujudkan DPR modern sudah ditekankan oleh Pimpinan DPR, baik periode lalu maupun periode sekarang, nah turunan dari itu kan banyak sekali ya. Salah satu keinginan kita untuk mempercepat paperless untuk tanda tangan elektronik," kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam situs resmi, diakses Sabtu (4 Juli 2020).

Indra mengatakan dukungan BSSN sangat penting dalam menata dan mempersiapkan modernisasi DPR ke depannya. Ia menilai langkah ini sebagai payung agar aplikasi yang dimiliki, situs web resmi dan media sosial digunakan dapat memberikan pelayanan optimal dan jaminan keamanan bagi proses teknologi dan digital yang berjalan di DPR.

Menurut Indra, serangan siber yang menargetkan DPR masih akan terus berlanjut. Itu sebabnya, penting bagi DPR memperkuat keamanan teknologinya.

"Kita membutuhkan dukungan BSSN untuk melindungi sistem kita, meski secara internal sudah ada, tetapi serangan-serangan itu tetap bisa melumpuhkan sistem kita, ini yang akan kami rapikan ke depannya karena menyangkut data-data penting yang ada di DPR," ungkap Indra.

Kepala BSSN, Hinsa Siburian menyebutkan DPR RI memiliki fungsi yang sangat penting. Untuk itu, pihaknya sepakat untuk memberikan kepastian keamanan.

"Tentu DPR ini lembaga yang sangat strategis. Kita mengerti segala pengambilan keputusan terkait bangsa dan negara ini, kita pastikan untuk aman," papar Hinsa.

BSSN berupaya mengantisipasi potensi ancaman kejahatan di ruang siber dengan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terdiri atas National CSIRT atau Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional (Pusopkamsinas) dan Sectoral CSIRT yang menaungi sektor pemerintah, ekonomi digital hingga CSIRT Organization yang mewadahi kementrian/lembaga, pemerintah daerah maupun instansi lainnya.

Hinsa juga akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan DPR, ketika terjadi sebuah serangan siber.

Baru-baru ini, situs web DPR RI (www.dpr.go.id) mengalami serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang berakibat pada tidak bisa diaksesnya laman tersebut. (Baca: Hacker Anonymous Serang Situs Web DPR, Protes RUU HIP).

"Nantinya hal itu segera bisa kita monitor dari pusat keamanan siber yang ada di kita, kemudian kita berkolaborasi dan berkoordinasi dengan instasi lain. Sehingga, (kejadian) seperti kemarin (serangan DDoS ke DPR) bisa kita tangani bersama," kata Hinsa.[]

Editor: Yuswardi A. Suud