Cyberthreat.id – Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Sinta Dewi Rosadi, mengatakan draf Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi saat ini belum mengatur terkait dengan kebocoran data pribadi.

“Sayangnya, di RUU PDP itu belum muncul pasal-pasal yang membahas kebocoran data pribadi,” ujar Sinta dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1 Juli 2020).

Oleh karenanya, ia mengusulkan agar dalam draf dimasukkan pasal tentang kebocoran data pribadi. Menurut dia, pasal-pasal itu harus ada sehingga bisa mengatur tentang pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.

“Kalau ada kasus kebocoran data pribadi ini jadi tanggung jawab siapa? Pengendali data pribadi? Ini belum muncul,” kata dia.

Menurut dia, dalam RUU masih sebatas penanganan tindakan-tindakan ilegal, seperti penjualan data pribadi.

Sinta pun meyakini bahwa potensi pelanggaran dan kebocoran data pribadi itu akan sering terjadi terlebih selama pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua kegiatan berbasis daring. Untuk itu, ia pun mendorong RUU PDP sudah saatnya untuk disahkan di Indonesia.

Ia mengatakan, sudah banyak kejadian kebocoran data dalam tiga tahun terakhir, seperti kasusnya pelanggan Malindo Air, Bukalapak, Tokopedia, KPU RI, dan Polri.

“Walau kemudian dikemukakan oleh Polri bahwa itu tidak bocor, tetapi kita kan tidak tahu seperti apa informasinya?” ujar Sinta.

“Tidak [pernah] diberikan kepada kita semua [informasinya seperti apa]. Ini memberikan suatu ilustrasi bahwa UU PDP sudahsaatnya untuk dikeluarkan.”

Redaktur: Andi Nugroho