Cyberthreat.id - Australia akan mengalokasikan 1,35 miliar Dolar Australia atau setara Rp13,2 triliun untuk meningkatkan pertahanan keamanan sibernya hingga 10 tahun ke depan.

Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Selasa (30 Juni 2020) sebagaimana dilansir dari Reuters.

Pernyataan itu disapaikan Morrison di tengah gelombang serangan siber yang melanda Australia beberapa pekan terakhir.

Pemerintah Australia sebelumnya mengatakan "aktor berbasis negara yang canggih" telah menyerang semua tingkat pemerintahan, badan politik, penyedia layanan penting dan operator infrastruktur kritis.

Meskipun Australia menolak mengatakan siapa yang diyakini bertanggung jawab atas serangan itu, tiga sumber menjelaskan kepada Reuters bahwa negara itu percaya Cina bertanggung jawab.

"Prioritas utama pemerintah federal adalah melindungi ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara kita. Aktivitas siber berbahaya telah  merusak itu, ”kata Morrison dalam sebuah pernyataan.

Paket ini akan mencakup A$ 470 juta untuk menyewa 500 pakar keamanan tambahan di Direktorat Sinyal Australia, badan intelijen siber negara itu.

Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds mengatakan, pendanaan itu  merupakan bagian dari investasi senilai A$ 15 miliar dalam kemampuan perang cyber. Rencana itu dipercepat setelah serangan elektronik terhadap parlemen Australia dan tiga partai politik terbesar pada 2019.

Australia tidak pernah secara terbuka mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab atas peretasan yang terjadi hanya beberapa bulan sebelum pemilihan.

Namun, Reuters melaporkan akhir tahun lalu bahwa badan-badan intelijen negara itu secara diam-diam menuding Tiongkok bertanggung jawab atas serangan siber itu.

China membantah bertanggung jawab atas serangan itu.[]